KABAR BESUKI - Penonaktifan 75 pegawai KPK belakangan ini tengah ramai diperbincangkan hingga menjadi sorotan.
Banyak pihak kemudian menyampaikan sikap dan komentarnya tentang hal ini. Salah satu yang turut ambil bagian adalah Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI.
Namun, PGI yang ambil sikap tentang penonaktifan sejumlah 75 pegawai KPK langsung dikomentari aktivis media sosial, Denny Siregar.
Melalui akun Twitter pribadinya dengan nama pengguna @dennysiregar7, Denny meminta PGI tidak berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan kembali menjalankan urusan ranah Kristen sesuai tugas pokok dan fungsinya.
Denny Siregar juga mengatakan PGI tanpa disadari dimanfaatkan oleh Novel Baswedan dan kawan-kawan untuk menjadi juru bicaranya.
Di akhir tulisannya, Denny Siregar berpesan agar PGI tidak seperti MUI yang suka tersesat menangani persoalan di luar bidang agama.
“Sudahlah @PGI_Oikoumene mending kembali ke ranah agama saja sesuai tupoksinya. Kalian gak sadar diperalat Novel dkk utk jadi corong mereka. Jangan suka nyasar kayak @MUIPusat yang sampe ditegur, “MUI itu mahluk apa??” tulis Denny Siregar , dilansir Kabar Besuki pada Minggu 30 Mei 2021.
Dalam pernyataan sikap terhadap penonaktifan 75 pegawai KPK dan TWK, PGI menyadari hal itu bisa menjadi kontroversi dan menuai kritik, bahkan di kalangan umat Kristiani sendiri.
Selain itu, PGI dalam penyusunannya juga menyadari bahwa mereka dinilai berpihak pada kelompok tertentu dan mencampuri urusan di luar urusan Gereja.
Untuk itu, PGI telah mengeluarkan beberapa poin refleksi terkait kasus KPK yang telah diunggah ke situs resminya.
Dalam tulisannya, PGI menyatakan telah mendukung KPK sejak awal pembentukannya, hingga saat ini ingin dilemahkan dan disebut sebagai institusi terbaik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
PGI juga merujuk pada istilah-istilah yang sering dilekatkan KPK belakangan ini, seperti ‘taliban’, ‘kadrun’ lain-lain yang kebenarannya tidak bisa ditakar.
Baca Juga: Orang yang Suka Posting Quotes Kata Bijak di Sosial Media Ternyata Punya IQ Rendah, Ini Penyebabnya
Apalagi, PGI juga tak luput dari kemerosotan KPK dalam beberapa tahun terakhir. Karenanya, PGI mendukung penuh upaya reformasi KPK, jika kondisinya bisa dijelaskan secara transparan.
PGI juga mendukung Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) karena merupakan aturan hukum. Namun yang dikritisi adalah pelabelan ‘taliban’, ‘kadrun’ sebagai ‘intoleran’ dengan TWK.
Oleh karena itu, PGI mengimbau pemerintah untuk secara transparan menjelaskan parameter TWK yang digunakan agar masyarakat tidak mudah mengaitkan TWK dengan stigma intoleransi, radikalisme, kader, Taliban, dll.
Sebagai kesimpulan, PGI kembali mengimbau pemerintah untuk secara transparan menyampaikan alasan pemberhentian puluhan pegawai KPK melalui instrumen TWK yang digunakan.***