KABAR BESUKI – Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memutuskan status pandemi Covid-19 akhir tahun 2021.
MK meminta agar Presiden Jokowi mengumumkan pandemi Covid-19 selesai atau belum dengan batas akhir 2021.
Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung menilai bahwa putusan MK tersebut dapat membuat Presiden Jokowi kehilangan ‘kambing hitam’ terhadap masalah Covid-19.
Baca Juga: Demokrat Merasa Tersudut Akibat 'Serangan' Elite PDIP, Politisi PDIP: Gak Usah Lebay
Hal ini karena, menurut Rocky Gerung selama pemerintahan Presiden Jokowi, Covid-19 seringkali menjadi ‘kambing hitam’ pemerintah untuk membuat sebuah kebijakan terkait pandemi.
Dengan adanya putusan MK ini, Rocky Gerung menyebut bahwa Presiden Jokowi akan kehilangan alasan untuk ‘menipu’ rakyat dengan dalih pandemi Covid-19.
“Kalau kehilangan kambing hitam, itu kehilangan alasan untuk nipu itu, kan setiap kali anggaran berubah alasannya berubah alasannya Covid, tiap kali oposisi dikendalikan alasannya Covid,” kata Rocky Gerung seperti dikutip Kabar Besuki dari kanal Youtube pribadinya pada 31 Oktober 2021.
“Jadi Covid sebagai kambing hitam diputuskan untuk tidak boleh lagi dijadikan sebagai alasan oleh Mahkamah Konstitusi,” imbuhnya.
Rocky Gerung juga memberikan sentilan bahwa dengan adanya keputusan ini, MK justru berubah menjadi Mahkamah Kejam.
Pasalnya, dengan adanya keputusan ini, MK membuat Presiden Jokowi tak bisa lagi beralasan dengan dalih Covid-19.
“Ini MK berubah jadi Mahkamah Kejam karena menghilangkan kambing hitam,” ujar Rocky Gerung.
Lebih lanjut, Rocky Gerung menyetujui tentang adanya putusan MK tersebut. Menurutnya, masa darurat yang diterapkan oleh pemerintah saat ini memang harus segera diakhiri.
Rocky Gerung mengatakan bahwa Presiden Jokowi tak bisa lagi menunda-nunda demokrasi atau Pemilihan Umum (Pemilu) dengan alasan pandemi Covid-19.
“Jadi memang agak jahil MK ini diujung pemerintahan Pak Jokowi dikasih beban besar, sehingga Pak Jokowi tidak punya alasan lagi untuk menunda-nunda demokrasi, menunda-nunda demonstrasi mahasiswa, bahkan menunda-nunda pemilu,” pungkasnya.
Lebih lanjut, Rocky Gerung juga mengatakan bahwa putusan MK ini membantu kedaulatan negara kembali normal.***