KABAR BESUKI - Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago memberikan tanggapannya terkait pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.
Firli Bahuri mengatakan bahwa ambang batas pencapresan atau presidential threshold 20% yang dijalankan saat ini bisa menjadi celah korupsi.
Karena menurutnya, adanya presidential threshold 20 persen (20%) memunculkan adanya money politik atau mahar parpol untuk mendapatkan modal kampanye.
Baca Juga: Munculnya Omicron Bisa Jadi Tanda Pandemi Covid-19 Akan Berakhir, Begini Kata Ahli
Oleh sebab itu, Firli Bahuri mendukung adanya usulan presidential threshold 0 persen. Menurutnya, usulan 0 persen ini bisa membuat mahar politik parpol hilang dan biaya kampanye jadi lebih murah sehingga pejabat yang terpilih lebih leluasa bekerja dengan baik dan tidak korupsi.
Menanggapi pernyataan tersebut, Irma Suryani Chaniago mengatakan bahwa UU Pemilu yang membahas mengenai presidential threshold 20 persen sudah final dan tidak akan diubah.
Karena menurutnya, desakan untuk presidential threshold 0 persen ini sudah terhitung tiga kali diajukan ke MK namun selalu ditolak.
Baca Juga: Kapolri Listyo Sigit Prabowo Tegas Minta Jajarannya Cek Dumas di Medsos: Tolong Cek!
“Saya kira itu sudah tiga kali masuk dalam judicial review dan sudah ditetapkan oleh MK bahwa keputusannya final,” kata Irma seperti dikutip Kabar Besuki dari Youtube tvOneNews.
“Artinya, itu sudah tidak bisa diganggu gugat, gak usah repot lagi lah ngurusin soal itu, karena itu keputusannya sudah final dan mengikat,” imbuhnya.
Ketua DPP Partai Nasdem itu juga mengatakan bahwa dalam pencapresan, jarang sekali ditemukan adanya ‘permainan’ money politik (politik uang).
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Banyuwangi, Sabtu 18 Desember 2021: Cerah Berawan Pukul 7 Pagi
Ia bahkan menyebut bahwa pernyataan yang disampaikan oleh ketua KPK Firli Bahuri mengenai presidential threshold 0 persen sangat absurd.
“Pernyataan pak Firli terkait masalah mahar politik kemudian politik uang yang menjadi celah dalam pemilihan Presiden, saya kira itu terlalu absurd ya,” ujar Irma.
Menurut Irma, money politik atau mahar parpol ini biasanya dijumpai dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) atau pemilihan legislatif (Pileg).
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Sabtu 18 Desember 2021 untuk Wilayah Manado, Padang, Palembang dan Medan
“Karena untuk di pemilihan presiden, money politik itu relatif kecil sekali, karena biasanya mereka bagi-bagi kursi, bukan bagi-bagi uang, kecuali kalau di Pileg dan Pilkada saya rasa masih relevan, tapi kalau untuk presidential threshold enggak, bagi saya sudah final,” tuturnya.***