KABAR BESUKI – Rabu, 11 Mei 2022, Indonesia sedang berupaya menyeimbangkan antara memanfaatkan harga minyak sawit global yang tinggi sambil memastikan makanan di dalam negeri juga terjangkau, di tengah larangan ekspor minyak sawit yang sedang berlangsung, kata seorang pejabat senior pemerintah.
Indonesia sebagai produsen minyak sawit utama dunia, sejak 28 April 2022 memberlakukan larangan ekspor minyak sawit mentah dan produk olahan untuk mengendalikan melonjaknya harga minyak goreng di dalam negeri.
Larangan ekspor minyak sawit tersebut mengguncang pasar minyak nabati global yang sudah berjuang setelah perang di Ukraina menghilangkan sebagian besar pasokan minyak bunga matahari. Minyak sawit menguasai lebih dari sepertiga pasar minyak nabati dunia, sementara Indonesia menyumbang sekitar 60 persen dari pasokan minyak sawit.
Musdhalifah Machmud selaku Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan, pemerintah ingin kelapa sawit tidak hanya tersedia tetapi juga terjangkau.
"Sebagai pemerintah, kita harus menjaga keseimbangan antara harga global yang tinggi dan pengendalian harga lokal untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng bagi rakyat kita," ungkapnya sebagaimana dikutip Kabar Besuki dari CNA.
Pejabat itu mengatakan dia tidak dapat menjanjikan apapun mengenai kebijakan minyak sawit di masa depan karena pengawasan melibatkan berbagai kementerian dan ia menunggu putusan terbaik terkait minyak sawit dari presiden.
Fadhil Hasan selaku pejabat di Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengatakan, dia berharap larangan ekspor dapat segera dicabut dalam waktu dua minggu hingga satu bulan.
Baca Juga: Jadwal Film KKN di Desa Penari Kamis 12 Mei 2022 di Bioskop Cinepolis, CGV dan KCM Jember
Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, larangan itu akan tetap berlaku sampai harga minyak goreng curah turun menjadi Rp14.000 (US $ 0,9629) per liter di dalam negeri. Hingga Selasa, 10 Mei 2022, data dari Kemendag menunjukkan minyak goreng curah dijual dengan harga Rp17.600 per liter.
Gabriel Tay, ekonom asosiasi di Moody's Analytics dalam sebuah catatan penelitian mengatakan, bahwa sementara larangan ekspor dapat mengatasi harga minyak goreng yang tinggi, itu akan menjadi kemenangan Pyrrhic, yang dapat membahayakan perekonomian Indonesia.
"Kebijakan yang tergesa-gesa dan dikomunikasikan dengan buruk tidak menumbuhkan kepercayaan pada pemerintah, investor mendambakan stabilitas kebijakan," kata Tay, yang mencatat bahwa Indonesia juga telah memberlakukan larangan ekspor batu bara yang mengejutkan awal tahun dan larangan minyak sawit didahului oleh berbagai perubahan kebijakan yang dapat menghalangi investasi langsung.
"Hal ini dapat merugikan ambisi Indonesia untuk beralih dari pengekspor bahan mentah yang sebagian besar belum diproses menjadi negara manufaktur," sambungnya.
Moody's Analytics beroperasi secara independen dari lembaga pemeringkat kredit Moody's Investors Service.***