KABAR BESUKI - Walikota Semarang Hendrar Prihadi mengungkapkan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan pelayanan masyarakat dengan berbagai macam cara.
Hendrar Prihadi mengungkapkan, Pemkot Semarang mempunyai beberapa kanal komunikasi dalam rangka memperkuat sistem pengaduan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.
Hendrar Prihadi menyebut ada tiga kanal komunikasi untuk memperkuat sistem pengaduan di Pemkot Semarang antara lain melalui jalur online, SMS, hingga mendatangi langsung masyarakat.
"Kami punya beberapa kanal komunikasi, secara online ada, SMS ada. Kita juga jemput bola untuk beberapa agenda kemasyarakatan," kata Hendrar Prihadi dalam acara Forum Klarifikasi Pikiran Rakyat Media Network (PRMN) yang digelar secara virtual pada Rabu, 20 Juli 2022.
Baca Juga: Nokia Edge 2022 Gemparkan Jagat TikTok: Mirip iPhone 13 Tapi Harga Lebih Murah? Cek Spesifikasinya
Hendrar Prihadi menjelaskan, setiap aduan yang masuk ke sistem pengaduan akan diverifikasi terlebih dahulu.
Apabila laporan tersebut dianggap benar, pihak terkait harus menindaklanjuti dalam waktu maksimal lima hari.
"Dari aduan itu ada yang benar ada yang tidak benar. Apalagi setelah mereka lapor, wajib untuk menindaklanjuti maksimal lima hari," ujarnya.
Jika ditemukan adanya indikasi kuat terhadap pelanggaran dari oknum aparatur daerah atas laporan masyarakat, pria yang akrab disapa Hendi itu bahkan tak segan-segan memberikan sanksi kepada pihak terkait.
"Kalau memang terbukti, sudah ada beberapa lurah yang lepas jabatan. Kalau hukumannya ringan, tiga bulan mereka lepas PTP," katanya.
Lebih lanjut, Hendrar Prihadi juga mengatakan bahwa kanal komunikasi dalam sistem pengaduan tak hanya dimaksudkan untuk mengawasi pelanggaran yang dilakukan oleh oknum ASN.
Pria kelahiran 30 Maret 1971 itu mengungkapkan bahwa sistem pengaduan juga berguna sebagai pelayanan masyarakat Semarang untuk menjaga lingkungan hidup.
Dia menegaskan, persoalan kerusakan lingkungan di Semarang harus diselesaikan dalam waktu lima hari setelah adanya laporan masuk yang dianggap valid.
"Kanal komunikasi ini bukan hanya berfungsi untuk pelanggaran oknum ASN, tapi juga untuk kerusakan lingkungan. Dalam waktu lima hari sudah harus tuntas," ujar dia.
Hendrar Prihadi menyampaikan, upaya memperkuat sistem pengaduan untuk pelayanan masyarakat juga tak lepas dari pengalaman pribadinya sebagai warga.
Dia berpendapat, pemerintah daerah khususnya Pemkot Semarang harus mampu berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat di wilayah kepemimpinannya.
Menurutnya, warga akan merasa puas dengan kinerja suatu pemerintahan daerah jika pemangku kebijakan dapat berkomunikasi dengan sebaik mungkin.
"Saya menyampaikan kepada temen-temen, kalau pemerintah bisa berkomunikasi dengan baik, warganya pasti senang," tuturnya.***