KABAR BESUKI - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengkritik aksi demo menolak kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh kalangan buruh dan mahasiswa belakangan ini.
Moeldoko mengungkapkan, adanya aksi demo akibat isu kenaikan harga BBM dari kalangan buruh dan mahasiswa merupakan bagian dari dinamika dalam mengelola sebuah negara serta merupakan hal yang biasa.
Moeldoko juga menegaskan bahwa sebelum aksi demo menolak kenaikan harga BBM masif dilakukan oleh buruh dan mahasiswa, Presiden Jokowi sudah memperhitungkannya dan berpikir untuk kesejahteraan rakyatnya.
"Mengelola negara nggak ada isu juga nggak rame, biasa sih. Pertanyaannya apa itu sudah dikalkulasi? Sudah, karena presiden selalu berpikir untuk kepentingan rakyat," kata Moeldoko dalam acara Forum Klarifikasi Pikiran Rakyat Media Network (PRMN) yang digelar secara virtual pada Kamis, 15 September 2022.
Baca Juga: Demo Hari Ini, Sejumlah Buruh dan Mahasiswa Padati Jalan Thamrin Protes Kenaikan Harga BBM
Moeldoko memberi kritik kepada buruh dan mahasiswa karena tuntutan dalam aksi demo yang dianggap tidak tepat sasaran.
Menurutnya, tuntutan menolak kenaikan harga BBM tidak tepat karena 80 persen dari alokasi subsidi BBM justru dinikmati oleh orang-orang kaya.
"Kurang pas ya temen-temen mahasiswa dan buruh itu demo, karena yang diperjuangkan itu orang kaya. Buktinya apa? 80 persen subsidi BBM itu yang menikmati orang kaya," ujarnya.
Terlebih kata dia, pemerintah bertekad ingin memperbaiki subsidi yang dialokasikan agar jauh lebih tepat sasaran.
"Pemerintah sangat jelas bahwa kita ingin memperbaiki subsidi itu betul-betul tepat sasaran. Kendaraan yang cc nya sekian nggak boleh dapet subsidi, ini sedang kita atur," katanya.
Baca Juga: Publik Puas Akan Kinerja Jokowi dan Ma'ruf Setelah Kenaikan BBM Bersubsidi
Lebih lanjut, Moeldoko mengungkapkan ada beberapa hal yang tak bisa dihindari terkait kenaikan harga BBM bersubsidi di tanah air.
Dia mengungkapkan, kenaikan harga BBM di Indonesia sangat bergantung dengan impor yang dilakukan oleh pemerintah sehingga sangat membebani pos pengeluaran dalam APBN.
"Ada hal-hal yang tidak bisa dihindari, sebagai contoh harga BBM itu sangat tergantung dari luar karena impor kita cukup besar dari apa yang diproduksi kita sendiri. Beban APBN kita cukup berat, jadi jika tidak ada penyesuaian harga maka subsidi kita cukup besar," ujar dia.
Dengan kata lain, Moeldoko menegaskan bahwa tak ada pilihan selain harus menaikkan harga BBM untuk mengurangi beban APBN.
"Solar itu kuota semestinya hanya 15 juta, sekarang meningkat 17 juta. Sehingga kalau tidak ada penyesuaian harga, nanti akan menyulitkan," ucapnya.
Baca Juga: BBM dan Harga Sembako Mulai Merangkak Naik pada Hari Ini Minggu 11 September 2022
Terakhir, Moeldoko menyampaikan kritik bagi buruh dan mahasiswa yang selama ini menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM.
Dia juga menyarankan agar buruh dan mahasiswa fokus membantu pemerintah untuk mengawal agar subsidi yang dialokasikan dapat tersalurkan dengan tepat sasaran.
"Kalau temen-temen mau perjuangkan, perjuangkan gimana bantu pemerintah agar tepat sasaran. Jangan turunkan harga BBM," tuturnya.***