Network
KABAR BESUKI - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi membantah terlibat kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk program pembangunan rumah DP Rp0 di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, pada 2019.
"Saya di sini mengklarifikasi karena terus terang saja ada kasebut saya sebagai Ketua DPRD, lantai 10. Saya enggak tahu nih orangnya, dari mana, saya harus klarifikasi dia," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin 15 Maret 2021.
Dilansir dari Antara, bahkan politisi dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini merasa difitnah dan terkejut karena namanya disebut dalam pemberitaan yang ada. Dia menyatakan bahwa tiap perencanaan pada BUMD datangnya adalah dari pemerintah provinsi.
"Perencanaan pertamanya dari gubernur dan diarahkan ke saya. Kebetulan saya sebagai Ketua Banggar untuk pengesahan apakah disetujui atau tidak kan begitu," ujarnya.
Meski dibahas di Banggar, Prasetyo mengungkapkan banyak pihak yang terlibat dalam proses pembelian tanah di Cipayung untuk keperluan pembangunan hunian DP Rp0.
Dia menyebutkan pihak-pihak yang terlibat itu di antaranya DPRD DKI melalui Badan Anggaran (Banggar) dan Komisi B.
Kemudian di pihak Pemprov DKI melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta Perumda Sarana Jaya.
"Jadi, bukan semata-mata saya sendiri yang melaksanakan itu (mengesahkan), dan itu juga anggaran tahun 2018. Ketua komisi saat itu bukan saya dan Koordinator (Komisi B) juga bukan saya, kok tiba-tiba ada nama saya, ini ngeri-ngeri sedap dan enggak enak," kata Prasetyo.
