Network
KABAR BESUKI - Konsul Haji KJRI Jeddah, Endang Jumali menegaskan hingga saat ini belum ada informasi resmi dari pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan haji 2021.
Dilansir dari Kemenag, hal tersebut diungkapkan untuk meluruskan kabar yang beredar terkait kuota haji reguler dan khusus, serta kapasitas kamar dan masa tinggal di Madinah pada penyelenggaraan haji 2021.
"(Arab) Saudi belum mengumumkan kebijakannya terkait haji 2021. Semua negara masih menunggu, termasuk soal kuota. Sampai saat ini, belum ada info resmi terkait kuota, reguler maupun khusus," jelas Endang Jumali, Konsul Haji KJRI Jeddah, dalam siaran pers yang ada laman kemenag, Senin, 29 Maret 2021.
Baca Juga: Terungkap! Inilah Sosok Pelaku di Balik Tragedi Naas Ledakan Bom Gereja Katedral Makassar
Endang menduga informasi itu berawal dari rumusan hasil pertemuan antara KJRI Jeddah dengan kurang lebih 50 calon penyedia layanan akomodasi di Makkah.
Endang menegaskan bahwa beredar kabar kuota haji tahun ini dibatasi hanya 30 persen untuk tiap negara pengirim tersebut adalah tidak benar.
Endang juga kembali memastikan bahwa belum ada informasi resmi atau bersifat kebijakan, tetapi hanya sebatas rencana mitigasi.
"Sebagai wakil Pemerintah, Teknis Urusan Haji KJRI Jeddah juga mempersiapkan operasional haji. Salah satunya, kami melakukan komunikasi dan koordinasi dengan para calon penyedia layanan baik di Mekkah dan Madinah," ujar Endang.
Baca Juga: ‘Tidak Perlu Panic Buying’, Dirut PT Pertamina Katakan Stok Minyak di Pasaran Aman Terkendali
"Kegiatan tersebut, tidak bersifat pengambilan kebijakan, melainkan bagian dari mitigasi terhadap berbagai kemungkinan yang harus dipersiapkan ketika ada kepastian penyelenggaraan haji dari Saudi," imbuhnya.
Sementara itu, tujuan dari pertemuan tersebut untuk memastikan dan menginventarisir sejauh mana kesiapan para calon penyedia layanan, baik dari administrasi, dokumen, SDM dan kemungkinan jika ada perubahan kebijakan yang sifatnya lebih pada protokol kesehatan.
Endang menambahkan, para calon penyedia akomodasi tersebut yang hadir adalah mereka yang sudah mencapai kata sepakat dalam proses negosiasi yang berlangsung pada 2020.
Hal tersebut sesuai dengan keputusan Menteri Agama No.494/2020 bahwa semua layanan di Arab Saudi yang sudah sepakat negoisasi di tahun 2020, akan digunakan pada tahun 2021. ***
