Network
KABAR BESUKI - Transfer teknologi pembuatan vaksin COVID-19 dapat dukungan dari Ketua DPR RI Puan Maharani. Pasalnya transfer vaksin tersebut disetujui apabilan dari negaea maju dan ditujukan pada pusat-pusat tempat produksi vaksin di negara berkembang.
Saat ini Puan mengatakan memberikan support terhadap penghapusan larangan ekspor bahan-bahan dasar pembuatan vaksin.
"Saatnya dunia bersatu. Kita berpacu dengan waktu untuk melakukan vaksinasi secara global di tengah ancaman kecepatan virus yang terus bermutasi," kata Puan di Jakarta, Senin 17 Mei 2021 dilansir dari situs Antara.
Baca Juga: Vaksin AstraZeneca Aman Batch CTMAV547 Dihentikan Sementara, 80,8 Persen Orang Bersedia di Vaksin
Disampaikan via pesan video, saat sidang ke-142 Majelis Persatuan Antar-Parlemen (Inter-Parlementary Union/IPU) yang akan diadakan di Jenewa, Swiss, 24-28 Mei 2021 mendatang.
Dia menilai kontribusi dan pendanaan pada COVAX (Covid-19 Vaccines Global Access) Facility harus ditingkatkan.
Katanya, seluruh negara harus bekerja sama mengkompensasi biaya yang akan dikeluarkan untuk pengembang vaksin serta mendorong pengabaian hak paten atas vaksin demi memungkinkan dilakukannya produksi massal.
Baca Juga: Usai Lebaran, Puluhan Warga Satu Perumahan di Malang Positif COVID-19
Puan mengingatkan, dalam kesempatan lain, Pemerintah Indonesia untuk melakukan pengetatan terkait peningkatan kasus di sejumlah negara.
"Singapura, Malaysia, hingga Taiwan belakangan ini kembali menerapkan pengendalian ketat terhadap pergerakan warganya akibat lonjakan kasus di negara masing-masing," kata dia.
Puan memberikan ungkapan bahwa kondisi yang sangat memprihatinkan ketika memburuknya penyebaran COVID-19 seperti yang terjadi di India begitu juga kebijakan ketat yang dikeluarkan Pemerintah Singapura, Malaysia, hingga Taiwan untuk mengatasi lonjakan kasus di negaranya.
Baca Juga: Banyuwangi Pacu Pembelajaran Kesetaraan Gender Lewat Workshop Pembelajaran Responsif Gender
Kondisi tersebut, kata Puan, harus menjadi perhatian dan peringatan untuk pemerintah Indonesia agar memperketat pengawasan penyebaran COVID-19 tentunya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.***
