Network
Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama BKN Paryono menjelaskan, persoalan 97 ribu pejabat fiktif itu muncul karena sejumlah pejabat tidak ikut serta dalam pendataan, demikian pula Informasi tentang status pekerjaan dan identitas dari pejabat tersebut belum dikonfirmasi.
Fakta juga sesuai, jelas Paryono, pada 2014 ada lebih dari 90 ribu pejabat yang tidak ikut pendataan, yang tidak mengirimkan data karena berbagai alasan.
Oleh karena itu, BKN telah mengambil langkah untuk menyurati semua instansi yang belum melakukan registrasi ulang.
Tujuan korespondensi ini adalah agar BKN dapat memverifikasi data pejabat yang tidak melakukan registrasi ulang.
Paryono mengatakan, dengan tindakan BKN, jumlah pejabat fiktif berangsur-angsur berkurang seiring dengan bertambahnya data pejabat yang hingga saat ini belum menyampaikan datanya.***
