Network
KABAR BESUKI - Politisi PDIP dan anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Sitorus membongkar penyebab rugi maskapai milik BUMN, yakni PT Garuda Indonesia, sehingga terancam bangkrut.
Deddy menjelaskan, masalah maskapai publik ini bukan hanya kesalahan manajemen sekarang. Ia menilai, ruginya Garuda Indonesia saat ini sebenarnya akibat gaya kepemimpinan atau manajemen sebelumnya.
Sebelumnya, menurut Deddy, sejumlah petinggi PT Garuda Indonesia telah melakukan sejumlah tekanan sehingga baru terasa sekarang.
Baca Juga: Demi Mempercepat UMKM Jabar Go Digital, Ridwan Kamil Gandeng Shopee dalam Membuka Shopee Center
“Saya mau tekankan bahwa ini bukan karena dosa manajemen yang sekarang, tapi ini karena dosa turunan yang cukup lama saya kira. Kita tahu kelakuan dulu Dirut yang lama-lama, membuat tekanan dan sekarang baru terasa,” kata Deddy ketika menghadiri diskusi dalam acara Indonesia Business Forum, dilansir Kabar Besuki dari YouTube TVOneNews.
Deddy juga membandingkan kondisi Garuda Indonesia yang semrawut dengan penyakit yang cukup kronis sehingga perlu ditangani secara ekstensif.
“Menurut saya, ini memaksa kita untuk mencari jalan keluar yang menyeluruh, tidak bisa ibaratnya mengonsumsi paracetamol saja karena sakit kepala,” kata Deddy.
Selain itu, dia juga mengatakan bahwa pemerintah memang harus merefleksikan reformasi PT Garuda Indonesia.
Mengingat filosofi industri penerbangan saat ini, telah berubah dan mengikuti dinamika pasar yang ada.
Oleh karena itu, dengan kondisi Garuda Indonesia yang semakin memburuk saat ini, dia menegaskan tidak boleh terlalu berharap.
Baca Juga: Deddy Corbuzier Ungkap Artis yang Paling Nyebelin Saat Diajak Podcast, Ternyata Ini Lho Orangnya
“Filosofi industri penerbangan ini memang harus berubah dan kita jangan pernah membayangkan Garuda Indonesia bisa back to the golden days, mereka bisa bermain di 20 sampai 40 persen saja sudah hebat, mereka main di 60 pesawat saja sudah hebat,” kata Deddy.
Deddy juga berpesan kepada sejumlah pihak terkait untuk segera mencari jalan keluar dari permasalahan negara di tengah pandemi saat ini. Salah satu caranya adalah dengan mempelajari kebijakan BUMN lain saat krisis seperti ini.
Namun, pihaknya juga menekankan jangan sampai membebani pemerintah karena sama saja dengan merampas hak-hak rakyat.***
