Network
KABAR BESUKI – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menilai bahwa pemerintahan di masa Presiden Jokowi saat ini menjadi rezim terburuk.
HMI menilai bahwa Presiden Jokowi tidak menjalankan pemerintahan sesuai dengan cita-cita dan harapan masyarakat Indonesia.
“Secara objektif HMI menilai bahwa rezim ini buruk, rezim ini menjalankan pemerintahan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat Indonesia dengan berbagai macam problematika bangsa yang terjadi pada hari ini,” ucap Ketua Komisi Pemuda dan Kemahasiswaan HMI seperti dikutip Kabar Besuki dalam Youtube Refly Harun.
Baca Juga: Gus Nur Klaim Indonesia Tanpa Dirinya Malah Jadi Tambah Kacau dan Ricuh: Tetep Kisruh Kan
Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Rocky Gerung ternyata memiliki pandangan yang sama mengenai pemerintahan Jokowi.
Rocky Gerung mengatakan bahwa ia menyetujui bahwa rezim era Jokowi ini merupakan rezim terburuk. Ia lantas memberikan arahan dan jalan keluar kepada para mahasiswa HMI untuk mengatasi hal ini.
Menurutnya, cara tepat untuk memperbaiki pemerintahan saat ini adalah dengan mengganti rezim atau mengganti Presiden Jokowi.
“Kan kita ingin supaya ada keterusterangan , sesuatu yang buruk disimpan, sesuatu yang buruk dilanjutkan, kan bukan itu kan, sesuatu yang buruk ya digantikan, sesuatu yang buruk ya disingkirkan, sesuatu yang buruk jangan diteruskan,” ucap Rocky Gerung.
“Kalau kita menghitung bahwa seluruh yang diterangkan oleh HMI itu menghasilkan keputusan bahwa Presiden itu buruk ya kita ganti sama-sama,” sambungnya.
Lebih lanjut, Rocky Gerung lantas menjelaskan bahwa ada 2 cara yang bisa digunakan untuk dapat mengganti Presiden Jokowi, yakni dengan cara konstitusional dan ekstra konstitusional.
Rocky Gerung lantas menyarankan para mahasiswa untuk bisa bergerak lebih radikal jika ingin menghasilkan sebuah perubahan.
Menurutnya, mahasiswa perlu melakukan gerakan ekstra konstitusional yaitu mengganti Presiden Jokowi sebelum 2024.
“Sebetulnya publik mendorong mahasiswa untuk bikin langkah yang lebih radikal, apakah radikal itu inkonstitusional? Memang, tapi kita tidak pakai yang inkonstitusional, kita pakai yang ekstra konstitusional yaitu diluar sistem electoral formal, karena itu perubahan harus terjadi sebelum 2024,” jelas Rocky Gerung.
Rocky Gerung menegaskan bahwa jika para mahasiswa tidak melakukan perubahan sebelum 2024 atau memperpanjang hingga 2027 sama halnya mendukung kebijakan pemerintah.
Baca Juga: Habib Rizieq Ulang Tahun, Fadli Zon Beri Dukungan Semangat: InsyaAllah Kebenaran Akan Menang
“Jadi kalau keputusan mahasiswa itu menunda pemilu sampai 2027 itu artinya mahasiswa ikut dalam keburukan pemerintah, dan itu memperburuk demokrasi kita,” tegasnya.
Rocky Gerung juga menjelaskan bahwa perubahan kekuasaan atau pergantian Presiden tidak harus menunggu Pemilu.
“Perubahan kekuasaan atau lebih lebih tepat lagi pergantian Presiden tidak harus menunggu pemilu, Undang-undang dasar memberi fasilitas untuk mengganti Presiden sebelum pemilu,” Jelas Rocky Gerung.
“Untuk menghasilkan kembali Indonesia yang bermutu dengan cara apa? dengan cara mengganti pemimpin yang tidak bermutu,” tegasnya***
