Network
KABAR BESUKI - Belakangan ini, Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur bahwa PNS yang tak netral terancam akan dipecat.
Pengamat politik Rocky Gerung menilai aturan PNS yang terancam dipecat akibat tak netral merupakan antisipasi jika Pilpres dipercepat.
Rocky Gerung menilai Jokowi khawatir jika Pilpres akan dipercepat, sehingga aturan bahwa PNS tak netral terancam dipecat harus diteken.
"Saya kira Pak Jokowi khawatir sehingga harus diberi rambu lebih awal, dan sangat mungkin memang dalam rangka mengantisipasi bahwa Pilpres akan dipercepat. Tetapi lepas dari itu, yang namanya civil servant (PNS) itu dia netral di dalam menentukan pilihan politik," kata Rocky Gerung sebagaimana dikutip Kabar Besuki dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Rabu, 15 September 2021.
Baca Juga: BPK Temukan PNS Meninggal dan Pensiun Masih Digaji dengan Total Rp800 Juta Lebih
Menurut Rocky Gerung, PNS berhak untuk mengevaluasi keadaan politik di luar jam kerjanya.
Sebab ketika Pemilu 2019 berlangsung, ada PNS yang dipecat hanya karena kedapatan berfoto selfie untuk menyatakan dukungan terhadap lawan Jokowi di Pilpres meski dilakukan di luar jam kerja.
"Tetapi sebagai warga negara, dia tentu mengevaluasi keadaan politik. Kan ini yang dari Pemilu 2019 kita persoalkan, ada PNS cuma ngangkat dua jari lalu dipecat. Padahal dia angkat dua jari itu jam sembilan malam, ketika lagi bercanda dengan keluarganya," ujarnya.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Ajak PNS Serta yang Berpenghasilan Lebih untuk Jajan, Ganjar: Agar Mereka Bisa Hidup
