Network
Dia mencontohkan penghapusan pajak bagi konglomerat besar untuk periode 20 tahun, namun di saat yang sama pengusaha kecil dan rakyat pada umumnya dibebani oleh pajak yang begitu mencekik.
"Keberpihakannya hanya kepada kalangan oligarki, domestik yang besar atau asing. Apa contohnya? Pajak dihapuskan 20 tahun. Pengusaha kecil aja harus bayar pajak, kok bisa pengusaha yang besar-besar dibebaskan pajak 20 tahun?," katanya.
Baca Juga: Refleksi HUT RI ke-76, Rizal Ramli Sebut Oligarki Inginkan Calon Presiden yang 'Mudah Diatur'
Selain itu, Rizal Ramli juga menyoroti penghapusan royalti terkait kegiatan ekspor batu bara.
Pemerintahan Presiden Jokowi menghapuskan royalti tersebut sehingga menambah beban bagi PLN, dan memaksa PLN untuk menaikkan harga listrik.
"Contoh lain, dulu itu pengusaha dan eksportir barang mesti membayar royalti. Pada waktu dulu, harga batu bara 60 dolar per ton, pemerintah terima royalti nyaris Rp20 triliun. Pemerintah Jokowi hapuskan royalti ini, padahal hari ini harga batu bara 170 dolar per ton. PLN kesulitan kan? Direksi PLN menyatakan pilihan satu-satunya naikin harga listrik, padahal ada cara lain," ujar dia.
Baca Juga: Lukman Sardi Curhat Soal Listrik di Rumah Bakal Diputus PLN dan Ngaku Nggak Pernah Nunggak, Ada Apa?
Rizal Ramli menilai, pemerintah dan PLN menaikkan harga listrik dengan cara-cara layaknya seorang copet.
Dia menyebut, pemerintah dan PLN menaikkan harga listrik tanpa adanya pemberitahuan sehingga banyak masyarakat yang merasa tagihannya mengalami kenaikan drastis atau terpaksa harus membeli token dengan harga yang lebih mahal tanpa persiapan sebelumnya.
"Dan cara-cara mereka naikin harga ini itu kayak copet. Kalau dulu semua kita umumkan, jadi rakyat siap-siap apa yang perlu dikurangi, apa yang perlu ditabung. Hari ini enggak, rakyat tiba-tiba tagihan bulanannya atau pulsanya naik, kantongnya bolong, ini pemerintah udah kayak copet," tuturnya.***
