Network
Said Didu menjelaskan bahwa pemerintah diprediksi hanya akan sanggup membiayai pembangunan infrastruktur dasar ibu kota baru seperti istana, jalan raya, hingga infrastruktur besar lainnya sepanjang APBN tersedia.
Selebihnya, pembangunan ibu kota baru akan diserahkan kepada pihak swasta atau bahkan asing, dan tak menutup kemungkinan juga dalam penyediaan air bersih.
"Kemungkinan besar pemerintah hanya akan membiayai istana, jalan, kemudian infrastruktur besar, sisanya adalah swasta. Artinya kemungkinan besar, penyedia air bersih pun akan swasta, asing, atau konglomerat," ujar dia.
Lebih parah lagi, Said Didu juga mengatakan bahwa gedung-gedung perkantoran untuk sejumlah institusi negara di ibu kota baru akan dibangun oleh pihak swasta atau asing, sehingga pemerintah nantinya akan menyewa kepada pemilik gedung.
"Gedung-gedung perkantoran sepertinya akan dibangun oleh konglomerat atau perusahaan asing, kemudian pemerintah akan menyewa kepada pihak yang memiliki tersebut," ucapnya.
Baca Juga: Kiamat Jakarta Sudah Dekat, Video Unggahan Najwa yang Menceritakan Tenggelamnya Ibu Kota Indonesia
Said Didu menyimpulkan, pembangunan ibu kota baru hanya akan menjadikan negara Indonesia sebagai negara 'penyewa' dari aset-aset yang dibangun dan dimiliki oleh pihak swasta atau asing.
Akibatnya kata dia, pemerintah terpaksa harus menjual atau menyewakan aset milik negara kepada pihak ketiga untuk menutupi defisit APBN yang ditujukan untuk keperluan pembangunan ibu kota baru.
"Jadi, pemindahan ibu kota baru ini membuat negara Indonesia sebagai 'penyewa', bukan pemilik (aset) seperti sekarang. Apa yang akan terjadi dengan Jakarta? Seperti dikatakan oleh Kementerian Keuangan, tidak ada jalan lain selain menjual atau menyewakan aset-aset (milik negara) yang ada di Jakarta," tuturnya.***
