Network
KABAR BESUKI - Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago memberikan tanggapannya terkait pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.
Firli Bahuri mengatakan bahwa ambang batas pencapresan atau presidential threshold 20% yang dijalankan saat ini bisa menjadi celah korupsi.
Karena menurutnya, adanya presidential threshold 20 persen (20%) memunculkan adanya money politik atau mahar parpol untuk mendapatkan modal kampanye.
Baca Juga: Munculnya Omicron Bisa Jadi Tanda Pandemi Covid-19 Akan Berakhir, Begini Kata Ahli
Oleh sebab itu, Firli Bahuri mendukung adanya usulan presidential threshold 0 persen. Menurutnya, usulan 0 persen ini bisa membuat mahar politik parpol hilang dan biaya kampanye jadi lebih murah sehingga pejabat yang terpilih lebih leluasa bekerja dengan baik dan tidak korupsi.
Menanggapi pernyataan tersebut, Irma Suryani Chaniago mengatakan bahwa UU Pemilu yang membahas mengenai presidential threshold 20 persen sudah final dan tidak akan diubah.
Karena menurutnya, desakan untuk presidential threshold 0 persen ini sudah terhitung tiga kali diajukan ke MK namun selalu ditolak.
Baca Juga: Kapolri Listyo Sigit Prabowo Tegas Minta Jajarannya Cek Dumas di Medsos: Tolong Cek!
“Saya kira itu sudah tiga kali masuk dalam judicial review dan sudah ditetapkan oleh MK bahwa keputusannya final,” kata Irma seperti dikutip Kabar Besuki dari Youtube tvOneNews.
