Network
KABAR BESUKI - Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung tanggapi video viral oknum anggota TNI yang mendatangi pondok pesantren (ponpes) milik Habib Bahar bin Smith beberapa waktu lalu.
Rocky Gerung mengatakan oknum anggota TNI yang mendatangi ponpes milik Habib Bahar telah bertindak di luar batas kewenangannya.
Rocky Gerung menyebut ponpes milik Habib Bahar merupakan wilayah sipil sehingga tak layak didatangi oknum anggota TNI tanpa kewenangan.
Rocky Gerung juga mempertanyakan kejadian oknum anggota TNI yang mendatangi ponpes milik Habib Bahar yang diduga merupakan seorang Danrem beberapa waktu lalu, ketika nama Habib Bahar saat ini tengah terseret dugaan kasus ujaran kebencian.
"Selalu ada semacam diskresi yang aneh. Ini wilayah sipil, ngapain ada prosedur Danrem harus berkunjung tuh? Kalau dia kasih kesan bahwa diperlukan semacam force untuk memaksa seseorang, itu juga nggak menghormati sistem hukum kita," kata Rocky Gerung sebagaimana dikutip Kabar Besuki dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Sabtu, 1 Januari 2022.
Berdasarkan isu yang berkembang belakangan ini, oknum anggota TNI yang terekam oleh kamera dalam sebuah video amatir saat mendatangi ponpes milik Habib Bahar diduga adalah Danrem Surya Kencana Brigjen Achmad Fauzi.
Saat kejadian, oknum anggota TNI tersebut meminta agar Habib Bahar segera menyerahkan diri ke Polda Jabar atas dugaan kasus ujaran kebencian yang akhir-akhir ini menyeret namanya.
Namun hal tersebut justru membuat Habib Bahar dan oknum anggota TNI tersebut mengalami adu mulut.
Banyak kalangan menilai, tindakan oknum anggota TNI tersebut sebagai bentuk abuse of power karena melakukan tindakan yang tak seharusnya dilakukan oleh anggota TNI.
Akan tetapi hingga kabar ini beredar luas, pihak TNI khususnya Korem Surya Kencana belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait kejadian di ponpes milik Habib Bahar beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Viral Video Habib Bahar Dilarang Ceramah, Refly Harun: Kita Mau Mengundang Lagi Otoritarianisme
Rocky Gerung mengungkapkan bahwa TNI sesungguhnya memiliki aspek pembinaan teritorial dalam konteks menjaga stabilitas wilayah.
Meski demikian, dia juga menegaskan bahwa anggota TNI tak dapat bertindak semena-mena saat terjun ke wilayah masyarakat sipil dengan kekuasaan yang dimilikinya.
"Tentu saja ada yang disebut aspek pembinaan teritorial dari kalangan TNI, tapi itu artinya pertemuan antara pejabat militer dengan masyarakat sipil tidak boleh terjadi di dalam headline publik, menganggap dia adalah Danrem, kan nggak bisa begitu kan?," ujarnya.
Rocky Gerung menegaskan bahwa sudah sepatutnya setiap anggota TNI untuk kembali memahami dan menjalani tupoksinya dengan baik dan benar.
Mantan pengajar sekaligus alumni Universitas Indonesia (UI) itu mengatakan, TNI seharusnya 'kembali ke barak' dan tak sepatutnya mencampuri urusan masyarakat sipil karena bertentangan dengan asas demokrasi.
"Jadi sekali lagi, kita mau balik pada prinsip reformasi 'back to barrack', bahwa tentara itu kembali ke barak, jangan masuk ke dalam wilayah sipil. Sejengkal pun gak boleh, karena itu melanggar asas demokrasi," ucapnya.
Dia juga menegaskan bahwa hal tersebut perlu untuk diingatkan berulang kali dalam rangka memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia.
"Jadi saya kira kita mesti ingatkan itu dalam rangka kita memperbaiki sistem demokrasi," tuturnya.***
