Network
KABAR BESUKI - Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung angkat bicara mengenai proses legislasi ibu kota baru yang berlangsung di DPR RI.
Rocky Gerung menyebut proses legislasi ibu kota baru sebagai aktivitas 'kamar gelap' yang tidak diakui rakyat karena dilakukan larut malam.
Rocky Gerung menyebut telah terjadi kekacauan semantik di balik proses legislasi ibu kota baru, yang diawali dengan kekacauan konsep.
Dia juga menyoroti sikap Ketua DPR RI Puan Maharani yang tak memberikan ruang bagi anggotanya untuk melakukan interupsi terkait pengesahan ibu kota baru.
"Itu adalah kekacauan semantik yang awalnya adalah kekacauan konsep, dan kita lihat sekarang berantakannya itu. Gak boleh ada interupsi tuh, artinya mereka yang sebetulnya masih punya potensi untuk memprotes itu dihilangkan haknya," kata Rocky Gerung sebagaimana dikutip Kabar Besuki dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Rabu, 19 Januari 2022.
Rocky Gerung menilai, tidak adanya kesempatan untuk interupsi dalam Sidang Paripurna DPR RI terkait proyek ibu kota baru semata-mata karena proyek tersebut merupakan ambisi Presiden Jokowi.
Akan tetapi, mantan pengajar sekaligus alumni Universitas Indonesia (UI) itu menilai bahwa rakyat sama sekali tak merasa diundang untuk 'hadir' dalam perumusan ibu kota baru sebagaimana ambisi Presiden Jokowi.
"Semua yang bersifat ambisi presiden memang gak boleh diinterupsi. Supaya dia bulat, dengan sendirinya harus diamankan tuh supaya ada notulasi. Tetapi sebetulnya diinterupsi atau tanpa diinterupsi rakyat menyatakan bahwa 'Kami tidak diundang untuk mempersoalkan nama untuk mengusulkan'," ujarnya.
