Network
KABAR BESUKI - Seolah tak ada habisnya, sebelumnya publik dikejutkan soal Arteria Dahlan mengkritik Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) yang menggunakan Bahasa Sunda saat rapat kerja (raker).
Baru-baru ini tengah viral sebuah video beredar eks Caleg Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Edy Mulyadi diduga menghina Kalimantan.
Melalui video tersebut, Edy Mulyadi terlihat tengah dalam konferensi pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Penajam, Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).
Dalam pernyataannya, Edy Mulyadi mengatakan bahwa diduga lokasi IKN di Kalimantan adalah 'tempat jin membuang anak'.
"Bisa memahami gak, ini ada tempat elit punya sendiri yang harganya mahal punya gedung sendiri lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak," ungkap Edy Mulyadi, dikutip Kabar Besuki dari Instagram @info_etam.
Menurut Edy Mulyadi, tidak akan ada orang-orang yang ingin dan mau tinggal di Kalimantan. Bahkan ia mengatakan, karena pasar di Kalimantan hanya Ganderuwo dan Kuntilanak.
"Pasarnya siapa, kalau pasarnya kuntilanak genderuwo ngapain gua bangun di sana," ungkapnya.
Edy juga menyebut jika seseorang tinggal di Gunung Sari, Jakarta, tidak akan mau pindah ke Penajam, Kalimantan, dan beli rumah di sana untuk pindah ke Ibu Kota Baru.
"Mana mau?” ucapnya
Baca Juga: Arti Mimpi Orang yang Sudah Meninggal Hingga Mimpi Jika Ada Tubuh yang Sakit, Ini Kata Mbah Gareng
Sontak video pendek tersebut mendapatkan respon negatif dari para netizen tanah air yang turut memenuhi kolom komentar.
"Gmna mau jadi pemimpin, klo jadi calon aja rasinya terang²an.. SDM OH SDM !!" cuit akun @agu***.
"Penghinaan... Kenakan pasal z nii... Copot jabatan... G pantas jd wakil rakyat... Kl Skali nii ada yg klarifikasi minta maaf jgn d kasi ampun lg dahh," komentar akun @lian***.
Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi telah menetapkan Nusantara sebagai nama baru bagi IKN yang dikonfirmasi langsung kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa pada Jumat, 14 Januari 2022 lalu.
Selain itu, DPR juga menyatakan bahwa Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) mengikat pemerintah dan seluruh pihak untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur, bersifat wajib meski terjadi pergantian pemerintahan pada 2024 dan seterusnya.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Pansus RUU IKN DPR Ahmad Doli Kurnia dalam konferensi pers usai Rapat Paripurna DPR Ke-13 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021—2022 yang digelar Selasa,18 Januari 2022.
Menurut Jokowi, pembangunan IKN baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tidak sekadar berisi kantor pemerintahan, tetapi juga sebagai kota pintar baru yang akan menjadi magnet global dan pusat inovasi.
"IKN baru ini bukan sekadar kota yang berisi kantor pemerintahan, tetapi kita ingin membangun sebuah new smart metropolis yang mampu menjadi magnet, menjadi global talent magnet, dan menjadi pusat inovasi," tuturnya dikutip dari Antara.***
