Luhut Diminta Tanggung Jawab Soal Demo 11 April, Politikus PDIP:  Cari Muka, Kenapa Bukan Dia yang Bicara

KABAR BESUKI – Politikus PDIP angkat bicara mengenai peristiwa demo mahasiswa yang digelar pada Senin 11 April 2022 kemarin.

Masinton Pasaribu merasa Luhut harus bertanggung jawab atas kejadian ini.

Masinton Pasaribu mengatakan bahwa dia yang mengatakan ada big data orang yang menginginkan penundaan pilkada dan masa jabatan presiden tiga periode, bukan Jokowi.

Baca Juga: Aksi 11 April di Banyuwangi Berjalan Mulus, Iqbal Wahyudin: Mudah-mudahan Tuntutan Benar-Benar Dilayangkan!

“Kalau kita tarik siapa orangnya bersumber dari satu orang aja kok yang cari muka dia menggalang dukungan dari kepala desa. Orangnya juga disebut ya, kemudian datang penolakan bahkan mengklaim ya big data menyebarkan big data hoax kepada masyarakat Indonesia sumbernya sama, Menko yang bukan membidangi bidang politik. Kemana Menko yang menyebarluaskan big data hoax itu? Kenapa bukan dia yang bicara, harusnya bicara dong sampaikan ke publik harus ambil alih tanggungjawab itu bukan presiden,” tutur Masinton Pasaribu, dikutip dari YouTube TVOneNews.

Menurut Masinton Pasaribu, Luhut memicu kontroversi pemilihan presiden 3 periode yang berujung pada aksi mahasiswa pada Senin 11 April 2022.

Baca Juga: Update Covid-19 di Indonesia per 11 April 2022, Kasus Kematian 48 dalam Sehari

Tak hanya itu, Masinton juga menilai Menko Luhut harus membentuk badan terkait aksi unjuk rasa mahasiswa yang terjadi di sejumlah daerah.

Masinton kemudian mempertanyakan keberadaan Luhut Binsar Pandjaitan setelah Presiden Jokowi menegaskan tidak ada rencana untuk menunda pemilihan atau memperpanjang masa jabatan presiden.

Demo yang dilakukan mahasiswa hari Senin merupakan tanggapan terhadap kritik dan perlawanan terhadap elit politik lama yang haus kekuasaan.

Baca Juga: Koordinator BEM SI Diteror Sampai Diintimidasi Intel, Ada Orderan Misterius di Kos: Oknum Mengikuti Kita

Aksi unjuk rasa kemarin dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap tiga masa jabatan presiden dan narasi penundaan pemilu.

Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) telah memberikan pemberitahuan penindakan kepada polisi pada Jumat, 8 April 2022.

Aksi massa ini tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, tetapi juga oleh perwakilan tahun 1998 dan sejumlah mahasiswa SMK yang tergabung dalam STM.***