Network
KABAR BESUKI - Setelah beberapa waktu lalu muncul peraturan terkait cara klaim JHT yang hanya bisa dicairkan saat berusia 56 tahun. Peraturan tersebut menuai banyak kontroversi dan protes dari para pekerja, karena pasalnya mereka yang resign dan terkena PHK juga harus menunggu usia 56 tahun agar bisa klaim manfaat dari JHT.
Pada hari Kamis, 28 April 2022, Kementerian Ketenagakerjaan melakukan Press Conference terkait revisi Permenaker tentang JHT.
Pemerintah menerbitkan aturan baru yang mengatur pelaksanaan program Jaminan Hari Tua (JHT). Aturan baru ini bertujuan untuk menyederhanakan dan memudahkan dalam proses klaim manfaat JHT.
Baca Juga: Video Diduga Amanda Manopo dan Arya Saloka Berduaan Mesra, Netizen: Gue Skeptis Ni Beneran Selingkuh
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI (Permenaker) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, sebagai pengganti Permenaker Nomor 2 Tahun 2022.
Menurut Ida Fauziyah, Permenaker baru ini merupakan tindak lanjut arahan Bapak Presiden Joko Widodo, sekaligus memperhatikan aspirasi pekerja/buruh yang menghendaki perlunya penyederhanaan dan kemudahan dalam proses klaim manfaat JHT.
“Saya ingin menyampaikan bahwa Permenaker ini telah melalui tahapan serap aspirasi publik secara luas. Kami telah melakukan beberapa kali dialog dengan berbagai Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Disnaker Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dengan kementerian/lembaga terkait,” kata Menaker melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker seperti yang dikutip Kabar Besuki dari laman YouTube Kementerian Ketenagakerjaan RI.
Dalam Konferensi Pers tersebut Menaker menjelaskan, beberapa ketentuan yang diatur dalam Permenaker Nomor 4 Tahun 2022 di antaranya:
Pertama, Permenaker Nomor 4 Tahun 2022 mengembalikan ketentuan yang ada di Permenaker Nomor 19 Tahun 2015, terutama terkait klaim manfaat JHT bagi peserta yang mengundurkan diri (resign) dan peserta terkena PHK, dimana manfaat JHT dapat diambil secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 (satu) bulan.
