Network
/photo/2021/11/21/2779834741.jpg)
KABAR BESUKI – Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting memastikan belum akan menerapkan syarat pembelian elpiji bersubsidi kepada masyarakat melalui platform MyPertamina.
Irto Ginting menjelaskan bahwa Pertamina saat ini masih melakukan pengembangan sistem sehingga belum wajib untuk melakukan registrasi di aplikasi MyPertamina.
“Kami masih dalam pengembangan sistem, jadi belum akan kami lakukan registrasi,” kata Irto Ginting seperti dikutip Kabar Besuki dari Antara pada 01 Juli 2022.
Irto meminta masyarakat agar tidak khawatir mengenai isu pembelian elpiji bersubsidi melalui aplikasi MyPertamina dalam waktu dekat.
Pasalnya, pengaturan belanja bahan bakar melalui platform digital MyPertamina hanya dikhususkan untuk BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar yang dijual di SPBU.
Jadi untuk saat ini, pihak pertamina menegaskan bahwa masyarakat masih bisa membeli gas elpiji 3 kg secara manual tanpa menggunakan aplikasi MyPertamina.
Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra juga menegaskan bahwa pemerintah belum mau menerapkan skema pembelian gas elpiji 3 kg lewat aplikasi MyPertamina dalam waktu dekat.
Menurut Ega, pihaknya akan lebih dahulu menerapkan proses membeli BBM subsidi lewat aplikasi MyPertamina mulai 1 Juli 2022 besok.
“Setelah proses registrasi BBM, kita akan lanjutkan ke registrasi LPG,” kata Ega seperti dikutip dari Pikiran-rakyat.com.
Mulai 1 Juli 2022, Pertamina akan membuka pendaftaran bagi konsumen yang hendak membeli BBM bersubsidi dengan platform MyPertamina di 11 kabupaten dan kota.
Baca Juga: Sosok Pelapor Holywings Dihubungi Petinggi Holywings, Ngaku Dirayu dengan Uang Namun Ditolak Tegas
11 kabupaten dan kota tersebut antara lain kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjarmasin, Kota Jogja dan Kota Manado.
Syarat pembelian BBM bersubsidi melalui aplikasi MyPertamina ini bertujuan agar penyaluran BBM bersubsidi bisa lebih tepat sasaran dan diharapkan dapat menekan kuota agar tidak melebihi batas yang sudah ditetapkan pemerintah.***
