Network
KABAR BESUKI - Bicara mengenai layanan air bersih, telepon, dan listrik, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut memiliki kecenderungan untuk melakukan monopoli di masing-masing negara.
Ada dua sisi mata uang di balik monopoli layanan air bersih, telepon, dan listrik apabila ditinjau dari sudut pandang pelanggan maupun berbagai aspek lainnya.
Praktik monopoli layanan air bersih, telepon, dan listrik sejatinya bertujuan untuk memenuhi kepentingan nasional, namun tidak jarang hal tersebut kerap merugikan pelanggan.
Lantas bagaimana hukum monopoli layanan air bersih, telepon, dan listrik oleh BUMN menurut syariat Islam? Simak penjelasan dari Ustadz Abduh Tuasikal selengkapnya dalam artikel ini.
Baca Juga: Fahri Hamzah Sebut BUMN Sudah Hancur Singgung Erick Thohir Sibuk Kampanye: Cari Popularitas
Ustadz Abduh Tuasikal menjelaskan, praktik monopoli dalam bidang apapun termasuk layanan air bersih, telepon, dan listrik oleh BUMN memiliki kecenderungan terjadinya ketimpangan posisi antara provider dengan pelanggan.
Dia menjelaskan, provider yang dinilai kuat secara ekonomi cenderung memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan harga maupun persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelanggan.
"Pihak yang kuat secara ekonomi memaksakan harga dan persyaratan yang menguntungkannya kepada pihak yang lemah seperti pemasangan air bersih, telepon, listrik," kata Ustadz Abduh Tuasikal sebagaimana dikutip Kabar Besuki dari kanal YouTube Rumaysho TV pada 25 Juni 2022.
Dengan posisi tawar provider yang sangat kuat, pelanggan tak memiliki kekuasaan untuk mengubah harga maupun persyaratan yang telah ditetapkan.
