KABAR BESUKI - Fraksi PKB DPRD Banyuwangi meminta Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) untuk memperhatikan data-data tentang guru ngaji kampung, penerima insentif dari pemerintah kabupaten.
Wakil Ketua I DPRD Banyuwangi, asal Partai Kebangkitan Bangsa,H. M. Ali Mahrus mengatakan, ada banyak keluhan di tengah-tengah masyarakat khususnya untuk guru ngaji.
Baca Juga: Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Ditangkap KPK dengan Dugaan Korupsi
"Karena banyak ditemukan hal-hal yang kurang terakomodir, jadi ada beberapa di wilayah yang sebelumnya guru-guru ngaji itu dapat (intensif) ternyata tidak dapat. Data yang diakomodir justru guru-guru yang baru mendirikan TPQ," ungkapnya, Rabu (25/11/2020).
Mahrus menyadari bahwa skema guru ngaji hari ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Yang sebelumnya melalui Lembaga Pendidikan Ma`arif NU (LPM NU) sekarang melalui pemerintah desa dengan smart kampung.
Baca Juga: Selamat Hari Guru! Simak Lirik Lagu 'Hymne Guru' yang Didedikasikan Untuk Para Guru
Namun, kata dia, dari skema yang dilakukan hari ini melalui desa masih banyak ditemukan data-data yang tercecer dan itu guru-guru ngaji yang real.
"Jadi harapan kami tentu bagaimana skema yang sudah dilakukan dan sudah dirubah itu datanya harus betul-betul baik. Karena ternyata ditemukan banyak data yang masih tercecer. Kita punya data-datanya," ucap Mahrus.