Network
KABAR BESUKI – Komika sekaligus sutradara Ernest Prakasa kembali menyoroti kasus perundungan dan pelecehan seksual yang terjadi di kantor Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
Kali ini, Ernest Prakasa dibuat geram setelah membaca sebuah berita yang menyebut bahwa korban MS diminta untuk menandatangani surat damai.
Lewat keterangan kuasa hukum, korban MS diminta pihak KPI untuk menandatangani surat pernyataan damai dan tidak melanjutkan kasus perundungan dan pelecehan seksual yang dilaporkannya.
Awalnya, Ernest Prakasa mengaku ikut prihatin dan tak tega melihat korban dan lembaga KPI yang ikut terseret masalah ini meski sebenarnya tidak bersalah.
Baca Juga: Sindir KPI Tak Punya Prestasi, Bintang Emon: Dicari di Google Gak Ada
“Sejujurnya ya teman-temen, sejak pertama kali kasus pelecehan pegawai KPI ini gua tuh kayak masih menyimpan sedikit, bukan membela KPI tapi gue mikir gini, apakah adil kasus pelecehan yang dilakukan oleh beberapa karyawan lantas membuat sebuah lembaga dengan begitu banyak karyawan divonis menanggung salah atas kelakuan beberapa orang,” kata Ernest Prakasa seperti dikutip Kabar Besuki dalam unggahan terbarunya di Instagram.
Ernest Prakasa juga mengaku masih memiliki harapan kepada KPI untuk bisa segera menyelesaikan kasus ini dan bisa bertindak tegas.
Namun, setelah melihat fakta baru bahwa korban justru mendapatkan perlakuan tidak adil dari KPI dan malah diminta menandatangani surat damai, Ernest Prakasa lantas dibuat geram dan turut mengecam aksi KPI.
“Tapi berita hari ini ya, menurut gue ya sangat sangat membuat ragu, bahwa KPI punya niatan baik untuk menyelesaikan kasus ini,” ujar Ernest Prakasa.
Sutradara ‘Cek Toko Sebelah’ itu bahkan menilai bahwa KPI justru terlihat ingin meredam adanya kasus perundungan dan pelecehan seksual ini.
Hal ini terlihat saat salah satu komisioner KPI justru meminta korban MS menandatangani surat damai dan menghentikan proses hukum.
Kuasa hukum MS juga mengatakan bahwa kliennya diminta datang ke kantor KPI pusat untuk menandatangani surat damai dan menghentikan proses hukum.
Dalam surat perdamaian itu, korban MS bahkan diminta untuk mengakui bahwa perbuatan pelecehan seksual itu tidak pernah ada.
“ini gue baca beritanya aja gue udah deg-degan, jadi buat gue KPI sampai saat ini bukan terlihat seperti lembaga yang serius mengusut kasus ini tapi sangat terlihat seperti lembaga yang berusaha meredam kasusnya tanpa peduli nasib korban,” jelas Ernest Prakasa.
“Menurut gue ini memuakkan, menjijikkan, dan buat gue kita gak bisa diem aja gitu,” imbuhnya.
Ernest Prakasa juga meminta agar masyarakat tidak boleh menyepelekan dan membiarkan kasus ini hilang dan lolos begitu saja.
“Saya minta temen-temen untuk kawal terus kasus ini, jangan sampai kita biarkan pelaku-pelaku memaksa korban untuk bertindak bahwa derita yang mereka alami tidak pernah terjadi,” pungkasnya.***
