Heboh Polemik Tentang Impor Beras, Deddy: Impor Seharusnya Bersifat 'Emergency'

KABAR BESUKI - Kabar menghebohkan jagat raya, bahwa polemik tentang impor beras sedang berlangsung.

Hal ini membuat Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Sitorus angkat bicara.

Ia berharap, agar tidak meneruskan polemik tentang impor beras. Karena hal ini akan menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu.

Baca Juga: UU Perampasan Aset untuk Para Koruptor, Agar Membuat Jera dan Tidak Dapat Menikmati Kekayaan Hasil Korupsi

Baca Juga: Faktanya, Obat Umum Satu Ini Bisa Menjaga Tubuh Lebih Aman dari COVID-19 dan Harganya Murah

Deddy menjelaskan, seharusnya dalam Kebijakan impor ini bersifat 'emergency' (keadaan darurat).

Hal ini untuk menjaga harga bahan pokok dan bahan pangan lainnya tidak menekan daya beli masyarakat, mempengaruhi inflasi dan neraca keuangan negara.

Dan menurut politisi PDI Perjuangan itu, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan sudah usang dan harus segera digantikan UU tentang Kedaulatan Pangan.

Deddy juga mengatakan, seharusnya bisa memiliki UU Kedaulatan Pangan dan Badan Kedaulatan Pangan untuk memastikan petani dan produsen bahan pangan serta konsumen terlindungi.

Baca Juga: Marcus Rashford Out dari Skuad Timnas Inggris, Nick Pope Akan Menjadi Starter Saat Menghadapi San Marino

Yang terpenting saat ini Menteri Perdagangan RI sudah menyatakan secara terbuka di DPR RI bahwa tidak akan melakukan impor beras hingga panen raya petani berakhir.

Dan sangat diharapkan, agar Presiden menugaskan Menko terkait, dan BPS, untuk merumuskan kebijakan impor beras dan barang kebutuhan pokok lainnya.

Selama ini Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Bulog selalu berpolemik soal impor.

Ternyata, ketiga pihak tersebut tidak pernah sepakat terkait data dasar, apalagi soal volume, waktu, dan proses sehingga selalu terjadi polemik dan kegaduhan yang membuang energi.

Ketiga pihak tersebut menggunakan data yang berbeda, kerangka berpikir yang tidak sebangun, dan platform kebijakan yang tidak sejalan saat menyikapi rencana impor beras.

Baca Juga: Perkembangan Teknologi Vaksin Prospeknya Kian Bagus, Bisa Dibuat 100 persen Hanya Pakai Komputer

Tidak heran jika selalu ada perbedaan pendapat dan posisi hingga gesekan kepentingan, karena itu semua pihak harus duduk bersama untuk menyepakati "common platform" yang bisa disepakati.

Sudah saatnya para pengambil kebijakan menyelesaikan perbedaan, menurunkan tensi dan ego sektoral serta memastikan tidak ada pemburu rente yang bermain dalam setiap pengambilan kebijakan impor.

Presiden Jokowi sejak awal pemerintahannya selalu mewacanakan perlunya kedaulatan pangan.

Namun gagal diterjemahkan dalam kebijakan makro RPJMN oleh Bappenas dan kebijakan mikro oleh kementerian teknis dan Bulog.***