PBB Mendorong Lisensi Vaksin Covid-19 Dibagi Secara Sukarela untuk Meningkatkan Produksi di Negara Berkembang

6 Mei 2021, 18:06 WIB
Ilustrasi vaksin Covid-19. /Braňo/unsplash.com/@3dparadise

KABAR BESUKI - Ketua PBB, Antonio Guterres berpendapat jika perusahaan pembuat vaksin seharusnya mengizinkan perusahaan lain untuk memproduksi vaksin mereka. 

Hal itu ia sampaikan pada Rabu 5 Mei 2021 ketika Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) membahas pengabaian hak paten vaksin untuk meningkatkan pasokan ke negara-negara berkembang.

"Sekretaris Jenderal sering menyerukan transfer teknologi dan berbagi pengetahuan dan lisensi sukarela atau berbagi lisensi," kata juru bicara Stephane Dujarric.

Baca Juga: 10 Fakta Menarik Seputar Idul Fitri atau Lebaran, Hari Raya Umat Islam Setelah Berpuasa Sebulan Penuh

Anggota dari WTO sedang menilai adanya kemajuan setelah tujuh bulan pembicaraan pelepasan hak paten vaksin Covid-19 yang diajukan oleh Afrika Selatan dan India.

Keputusan WTO didasarkan pada konsensus, jadi 164 anggota harus menyetujuinya.

Beberapa pejabat PBB mengatakan jika pengabaian diskusi adalah sebuah gangguan dan jika pertarungan ideologis tidak akan menyelesaikan masalah yang menyangkut produksi vaksin.

60 sponsor proposal dari negara berkembang diadu melawan negara maju yang lebih kaya seperti Swiss, Amerika Serikat dan di Uni Eropa. Dimana negara-negara tersebut memiliki banyak perusahaan farmasi terkemuka.

Guterres telah lama menyerukan agar vaksin COVID-19 tersedia untuk semua negara dan meminta lebih banyak uang untuk mendanai fasilitas berbagi vaksin, COVAX, yang bertujuan untuk membeli 1,8 miliar dosis vaksin untuk pemerataan secara global di tahun 2021.

Baca Juga: Warga Indonesia Belanja Online Mulai Dini Hari Selama Bulan Ramadhan, Ini Barang yang Paling Dicari

COVAX dijalankan oleh Gavi Vaccine Alliance, Koalisi untuk Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi (CEPI), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan badan anak-anak PBB UNICEF.

Bulan lalu UNICEF menyerukan agar Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) vaksin disederhanakan melalui "lisensi sukarela dan proaktif". Tetapi hal itu kemungkinan belum cukup untuk meningkatkan produksi.

Direktur Eksekutif UNICEF, Henrietta Fore mengatakan jika pemegang HAKI perlu membantu jalannya produksi vaksin untuk setiap wilayah secara global.

"Pemegang HAKI perlu menyediakan kemitraan teknologi untuk menyertai lisensi HAKI, secara proaktif berbagi pengetahuan dan subkontrak kepada produsen tanpa batasan geografis atau volume yang tidak semestinya," kata Fore.

Baca Juga: Piala Dunia FIFA Segera Hadir dengan Wajah Baru, Infantino: Ini Akan Merevolusi Sepak Bola Wanita

Menurutnya, tantangan tersebut memerlukan kemitraan dan kerja sama yang proaktif.

Beberapa negara kaya di dunia sudah memiliki akses vaksin yang baik, dimana banyak populasi negaranya sudah menerima dosis kedua vaksin.

Namun negara-negara berkembang dan negara miskin seperti di Afrika banyak yang belum memperoleh akses vaksin, dan bahkan ada yang belum mendapatkannya sama sekali.***

Editor: Yayang Hardita

Sumber: Channel News Asia

Tags

Terkini

Terpopuler