KABAR BESUKI - Isu pembongkaran jalur sepeda di DKI Jakarta semakin ramai.
Pernyataan ini muncul dari usulan Wakil Presiden Komisi III Ahmad Saroni kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Kapolri menyambut baik jalur sepeda yang siap dibongkar.
Pengendara sepeda dan aktivis perkotaan di ibu kota juga memprotes.
Bagaimana mungkin ide pembongkaran jalur sepeda itu malah didukung pihak kepolisian.
Sahroni sebagai pendukung pembongkaran jalur sepeda menjadi bahan kritik di media sosial.
Ada yang mengkritisi Ahmad Sahroni, dia adalah pengamat soal perkotaan dan permodalan, Elisa.
Melalui akun @elisa_jkt, akun ini mengkritik dan menyindir Sahroni, wakil rakyat dari partai Nasdem.
“Pak Sahroni, saran saya, gimana kalau kita bubarkan saja Negara Kesatuan Republik Indonesia? Toh risiko di jalan kita tanggung sendiri-sendiri juga kan? Buat apa ada Negara dan yg jelas keberadaan situ di DPR gak ada gunanya dan nirfaedah,” tulis akun tersebut, sebagaimana dikutip Kabar Besuki dari akun Twitter @elisa_jkt.
Baca Juga: Orang yang Sering Terlambat Justru Bisa Lebih Sukses dan Panjang Umur lho
Akun tersebut menulis bahwa negara kesatuan Republik Indonesia sebaiknya dibubarkan, menanggapi pernyataan Sahroni bahwa setelah dibongkar, itu akan menjadi risikonya sendiri.
Tweet satir ini menanggapi usulan Ahmad Sahroni kepada Kapolri untuk membantu membongkar jalur sepeda yang dibuat pada masa Gubernur Anies Baswedan.
Kritik terhadap akun tersebut juga menyasar isu Ahmad Sahroni yang bernada diskriminatif terhadap pengendara sepeda.
Dalam pertemuan dengan Kapolri, Ahmad Sahroni menyayangkan jalan umum tersebut hanya digunakan oleh pengendara sepeda yang hanya memakan waktu sekitar dua jam.
Baca Juga: Setengah dari Orang yang Dirawat di Rumah Sakit Karena Covid-19, Memiliki Kesamaan Seperti Ini
Seperti diketahui sebelumnya, Ahmad Sahroni dalam penjelasannya meminta Kapolri Listyo Sigit Prabowo turun tangan dalam kontroversi jalur sepeda Sudirman-Thamrin, DKI Jakarta.
Ahmad Sahroni mengatakan Kapolri bisa membongkar jalur sepeda permanen jika dianggap perlu.
Kontroversi jalur Sudirman-Thamrin itu dibahas dalam rapat dengar pendapat Komisi III dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajaran kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, pada hari Rabu kemarin 16 Juni 2021.***