KABAR BESUKI – Bima Haria Wibisana yang menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara buka suara mengenai tes wawasan kebangsaaan (TWK).
Sebelumnya ada sebuah pertanyaan dalam TWK untuk pegawai KPK yang diajukan asesor membuat publik geger.
Dalam pertanyaan tersebut peserta ditanya memilih pancasila atau Al Quran.
Baca Juga: Menpora Secara Resmi Membuka Sirkuit Nasional Wushu Taolu ke-2 Secara Virtual
Bima menjelaskan bahwa peserta TWK yang mendapat pertanyaan memilih Pancasila atau Al Quran adalah peserta yang indeks moderasi bernegara (IMB-68) dan Profilingnya jeblok.
“Ini sebetulnya pertanyaan berat. Kalau ada yang ditanya asesor pilih Al Quran atau Pancasila maka dia termasuk kategori berat,” kata Bima sebagaimana dilansir Kabar Besuki dari Antara.
Ia juga mengatakan alasan asesor mengajukan pertanyaan tersebut adalah paling sering diajukan oleh teroris untuk merekrut calon-calon teroris.
Jika seorang peserta memiliki pemahaman agama dan pancasila yang terbatas maka dengan cepat akan menjawab agama.
Namun jika pemahaman peserta tentang agama cukup baik maka peserta tersebut akan kebingungan memilih agama atau pancasila, karena di dalam agama ada unsur pancasila sedangkan pancasila tidak bertentangan dengan agama.
“Jadi kebingungan ini lah yang ditangkap oleh asesor hingga mengetahui seseorang ada pada level mana,” imbuhnya.
Bima juga menegaskan makna yang terkandung dalam pertanyaan tersebut bukanlah perkara mengenai Al Quran atau Pancasila melainkan lebih kepada respon atau reaksi dari peserta atas pertanyaan tersebut.
“Perlu diketahui sebenarnya yang ingin dilihat asesor adalah respon dari pertanyaan, bukan jawabannya,” pungkas Bima, 19 Juni 2021 dilansir dari Antaranews.
Sebelumnya ia juga mengatakan bahwa hasil tes TWK pegawai KPK ini bisa dibuka melalui pengadilan. Sebagaimana dilansir Kabar Besuki dari Antaranews.
“Apakah ini bisa dibuka?, Bisa, melalui pengadilan silahkan saja,” kata Bima.
Kendati demikian, nama-nama yang misalnya menyetujui pancasila diganti dengan ideologi lain akan diketahui oleh publik.
Selain itu nama-nama yang menentang kebijakan pemerintah atas pembubaran ormas radikal juga akan tersebar kepada publik.
Bima menjelaskan bahwa tes wawasan kebangsaan menggunakan instrumen milik Dinas Psikologi TNI AD dan Profilling dari BNPT atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, sehingga BKN tidak memiliki hak untuk membuka ke mata publik.
Instrumen indeks moderasi bernegara-68 yang digunakan untuk tes TWK pegawai KPK juga diatur dalam Panglima TNI.
Baca Juga: Alasan Mengapa Ganja Dilarang di Indonesia, Ternyata Dapat Merusak Otak Penggunanya
Sehingga, BKN harus mendapatkan izin dari Dinas Psikologi TNI untuk membuka hasil tes TWK tersebut.
Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa dalam masalah tersebut hanya sebagai penyelenggara tes wawasan kebangsaan.
Jika TNI AD dan BNPT melarang untuk dibuka ke umum maka BKN tidak bisa mengumumkan hasil tes TWK tersebut.***