KABAR BESUKI - Baru-baru ini Menag Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan klarifikasinya terkait pernyataan yang belakangan ini menimbulkan polemik di masyarakat.
Dalam sebuah tayangan podcast di kanal YouTube Deddy Corbuzier, Menag Yaqut menjelaskan bahwa awalnya Kementerian Agama ditugaskan untuk menangani berbagai persoalan agama Islam karena merupakan agama yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia.
"Kalau melihat sejarah ya harus Islam, karena asal muasal dari Kementerian Agama ini, Jawatan Agama yang memang mengurusi Islam. Itu yang kemudian menjadi kebesaran hati yang seharusnya menjadi milik umat Islam ini, dibuka untuk yang lain," kata Menag Yaqut sebagaimana dikutip Kabar Besuki dari kanal YouTube Deddy Corbuzier pada Selasa, 2 November 2021.
Baca Juga: Menag Yaqut Seolah Diminta Mundur oleh Ketua KK NU, Disebut Bikin Orang Muhammadiyah Ikut Panas
Menag Yaqut mengatakan bahwa umat Islam juga memiliki tanggung jawab yang tak mudah secara sosial karena menjadi agama mayoritas di Indonesia.
Dia menjelaskan, umat Islam bertanggung jawab untuk melindungi pemeluk agama lain yang tergolong kelompok minoritas.
"Islam seharusnya itu melindungi yang kecil karena mayoritas. Kalau Islam ini besar, kalau Islam ini jumlahnya banyak maka dia memiliki kewajiban untuk melindungi yang kecil," ujarnya.
Menag Yaqut menegaskan bahwa jabatan yang ia duduki saat ini merupakan jabatan politis sebagaimana kementerian lainnya.
Menag Yaqut menyebut, jabatan dirinya sangat bergantung pada kebijakan presiden sehingga siapapun bisa menjabat termasuk non-Muslim.
"Menteri itu kan jabatan politis, semua jabatan politis ya bisa siapa saja, terserah siapa yang memegang hak prerogatif untuk itu," katanya.
Menag Yaqut mengakui bahwa tugasnya sebagai seorang Menteri Agama tidaklah mudah karena harus menangani seluruh agama.
Akan tetapi, dia menegaskan bahwa jumah Menag tak harus mengikuti jumlah agama yang diakui secara sah di Indonesia.
"Memang tidak mudah, tapi kan kalau kita mau mengikuti itu karena agamanya banyak, masak ya menterinya harus sesuai dengan jumlah agama? Kan tidak," ujar dia.
Atas dasar tersebut, Menag Yaqut merasa kebijakan untuk memilih seorang Menteri Agama berdasarkan agama mayoritas di suatu negara merupakan hal yang tepat.
Sebab, umat beragama mayoritas memiliki tanggung jawab yang besar untuk melindungi kelompok minoritas.
"Kebijakan Menteri Agama dipilih dari agama yang pengikutnya paling besar menurut saya itu tepat, karena tugas keagamaan pasti mengajarkan kalau mereka besar, mereka memiliki kewajiban untuk melindungi yang kecil," tuturnya.***