KABAR BESUKI – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko merespon pernyataan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) terkait insiden yang terjadi di Desa Wadas saat pengukuran lahan untuk proyek Bendungan Bener.
Moeldoko meminta semua pihak untuk tidak saling menyalahkan dan melihat secara jernih terkait kondisi di Wadas.
‘Semuanya perlu dilihat secara jernih agar tidak bisa dari kondisi yang sesungguhnya,” kata Moeldoko seperti dikutip Kabar Besuki dari Antara pada 10 Februari 2022.
Moeldoko juga menegaskan bahwa proyek pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Pembangunan pastinya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan itu tujuan akhirnya,” ujarnya.
Sebelumnya, ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur meminta Presiden Jokowi untuk ikut bertanggung jawab atas insiden di Desa Wadas.
Karena menurutnya, proyek pembangunan Bendungan Bener itu merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).
Meski sempat terjadi ketegangan antara warga dan aparat kepolisian yang ingin melakukan pengukuran tanah proyek Bendungan Bener tersebut, Moeldoko mengatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan evaluasi.
“Semua akan dievaluasi,” terangnya.
Sementara itu, Deputi V Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani mengatakan bahwa pemerintah memang sedang melakukan evaluasi terkait pengamanan di tingkat operasional.
Baca Juga: Benarkah Flexing Adalah Metode Guna Menipu Orang? Ini Kata Prof Rhenald Kasali
Ia juga mengatakan bahwa pemerintah tidak menghendaki terjadinya proses kekerasan selama proses pengukuran tanah atau pembangunan Bendungan.
Jaleswari juga mengungkap bahwa Presiden Jokowi selalu mengingatkan agar penyelesaian persoalan dilakukan dengan mengedepankan dialog.
“Pemerintah juga berharap masyarakat memahami nilai strategis pembangunan tersebut, sangat berlebihan, perlu dievaluasi,” jelasnya.
Baca Juga: Penolakan Pembangunan Bandung Bener Desa Wadas, Komnas HAM Upayakan Penyelesaian
Seperti diketahui sebelumnya, sempat terjadi ketegangan antara warga dan aparat kepolisian saat akan dilakukannya proses pengukuran tanah.
Sebanyak 66 warga juga sempat diamankan oleh pihak kepolisian atas insiden tersebut. Namun, seluruh warga yang diamankan telah dipulangkan ke rumah masing-masing.
Ketegangan terjadi karena ratusan petugas gabungan kepolisian, Satpol PP dan TNI melakukan kegiatan pengukuran tanah dan menghitung tanaman di area yang telah disepakati oleh sebagian warga untuk menjadi lokasi tambang batu andesit.
Baca Juga: Seorang Siswi Nekat Merenggut Nyawa Akibat Frustasi Punya Penyakit Kulit
Warga menolak rencana penambangan batu andesit yang akan digunakan untuk proyek pembangunan Bendungan Bener yang menjadi salah satu proyek PSN.***