KABAR BESUKI – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim bahwa sebagian besar rakyat Indonesia ternyata setuju pemilu 2024 diundur.
Luhut mengatakan bahwa ia memiliki big data yang mengungkap bahwa dari 110 juta rakyat, 60 persennya menyetujui bahwa pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) ditunda.
“Kita kan punya big data dari big data itu dari 110 juta itu macam-macam, dari Facebook dan segala macem, karena orang main Twitter kira-kira 110 juta,” kata Luhut seperti dikutip Kabar Besuki dari Youtube Deddy Corbuzier.
Luhut mengklaim bahwa berdasarkan data, dari 110 juta subjek di akun media sosial, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu 2024 dan 40 persen menolak.
Mereka yang mendukung penundaan pemilu 2024 itu datang dari masyarakat kelas menengah ke bawah.
Tak hanya itu saja, Luhut juga menyebut bahwa pemilih partai Gerindra, Demokrat hingga PDIP menginginkan agar penyelenggaraan pemilu ditunda hingga perpanjangan masa jabatan Presiden.
Baca Juga: Update Covid-19 di Indonesia Hari Ini 11 Maret 2022, Kasus Positif Bertambah 16.110 dalam Sehari
Pernyataan Luhut yang mengklaim banyak orang menginginkan pemilu 2024 ditunda itu sontak menuai komentar dari berbagai pihak.
Komentar menohok salah satunya disampaikan oleh anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon. Melalui cuitannya di Twitter, Fadli Zon menantang Pandjaitan untuk membuka data.
Fadli Zon meminta Luhut agar membuka data mengenai rakyat yang menyetujui pelaksanaan pemilu 2024 ditunda.
“Sebaiknya diungkap ke publik datanya agar tak terkesan sedang menghalalkan segala cara untuk tujuan pelanggaran konstitusi,” tulis Fadli Zon melalui cuitannya di Twitter pada 12 Maret 2022.
Baca Juga: Fadli Zon Desak Jokowi Segera Pecat Mendag Imbas Minyak Goreng Langka: Ganti Orang yang Lebih Baik
Ia meminta agar klaim Luhut mengenai rakyat yang menyetujui pelaksanaan pemilu 2024 ditunda segera diungkap ke publik.
Menurut Fadli Zon, hal tersebut perlu dilakukan agar klaim dari Luhut tersebut tidak terkesan sedang menghalalkan segala cara untuk tujuan pelanggaran konstitusi.***