Network
KABAR BESUKI - Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan baru-baru ini menuai kontroversi karena klaim memiliki big data yang menunjukkan masyarakat ingin penundaan Pemilu 2024 dilakukan.
Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung menepis klaim Luhut yang mengaku punya big data bahwa masyarakat ingin penundaan Pemilu 2024.
Rocky Gerung menyebut klaim Luhut merupakan bahaya tersendiri karena tidak bersikap awas terhadap pikiran yang dipeliharanya.
"Itu bahayanya kalau Pak Luhut tidak 'awas' dengan pikiran yang dia pelihara itu. Kalau saja bilang masyarakat bikin survei lalu menemukan 'Ya memang diperlukan perpanjangan kekuasaan' itu nggak ada soal," kata Rocky Gerung sebagaimana dikutip Kabar Besuki dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Sabtu, 12 Maret 2022.
Baca Juga: Luhut Klaim 60 Persen Rakyat Setuju Pemilu 2024 Ditunda: Kalau Suara Itu Besar, DPR Mesti Dengar
Rocky Gerung mengungkapkan, big data tidak sepantasnya disalahgunakan tokoh politik atau pejabat negara untuk memprovokasi masyarakat demi mendukung penundaan Pemilu 2024.
Mantan pengajar sekaligus alumni Universitas Indonesia (UI) itu mengatakan, big data yang digunakan untuk memprovokasi masyarakat demi terwujudnya penundaan Pemilu 2024 merupakan bentuk makar terhadap konstitusi.
Dia menyebut hal tersebut sebagai makar karena pejabat negara telah merencanakan perubahan konstelasi politik di Indonesia dengan cara-cara yang tidak konstitusional, termasuk memprovokasi masyarakat untuk mendorong penundaan Pemilu 2024.
"Tetapi kalau tokoh politik atau bahkan pejabat negara mengandalkan big data lalu mulai memprovokasi agar penundaan pemilu itu bisa dilakukan, itu namanya makar karena ini persiapan dari seorang pejabat negara yang punya kekuasaan untuk mengubah konstelasi politik melalui hal yang tidak konstitusional," ujarnya.
