Network
Lebih lanjut, Rocky Gerung mengingatkan kembali bahwa amandemen UUD 1945 sejatinya hanya boleh dilakukan untuk kepentingan masa depan.
Sebaliknya kata dia, klaim Luhut dengan big data yang disebutnya menunjukkan mayoritas masyarakat ingin penundaan Pemilu 2024 merupakan gambaran dari kepentingan hari ini.
"Persoalan perubahan UUD segala macem itu udah dipastikan sebagai hal yang boleh dilakukan untuk kepentingan masa depan, bukan untuk kepentingan hari ini. Pak Luhut adalah bagian dari the existing power, kepentingan hari ini," katanya.
Filsuf kelahiran Manado itu juga menyimpulkan, Luhut telah memimpin makar bersama sejumlah partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah untuk memuluskan penundaan Pemilu 2024.
"Jadi bisa dianggap bahwa Pak Luhut sebetulnya sedang memimpin makar bersama-sama dengan partai-partai, ini bahayanya tuh kalau pejabat publik tidak paham tentang basis berpikir konstitusional," ujar dia.
Rocky Gerung juga menegaskan bahwa teori perpanjangan kekuasaan masih belum akan berhenti sepanjang tidak ada ketegasan sikap dari Presiden Jokowi.
Menurutnya, teori perpanjangan kekuasaan akan terus bergulir karena kekuasaan Presiden Jokowi dan jajarannya termasuk Luhut sudah tak lagi memiliki legitimasi.
Terlebih kata dia, saat ini banyak partai politik pendukung pemerintah mulai saling curiga satu sama lain karena kepentingannya masing-masing untuk pemilu yang akan datang.
