KABAR BESUKI – Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli melayangkan kritik pedas kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya atau crude palm oil (CPO).
Rizal Ramli menyebut bahwa kebijakan Presiden Jokowi melarang ekspor minyak goreng adalah contoh kebijakan yang asal.
“Inilah contoh kebijakan asal populer tapi ngasal,” tulis Rizal Ramli seperti dikutip Kabar Besuki melalui cuitannya di Twitter pada 24 April 2022.
Baca Juga: Gunung Berapi Anak Krakatau Meletus Hari Ini, Hingga Keluarkan ‘Menara’ Awan Abu Vulkanik
Menurut Rizal Ramli, kebijakan larangan ekspor yang diterbitkan oleh Presiden Jokowi dirumuskan tanpa data-data dan memperhatikan dampak.
“Kebijakan yang dirumuskan tanpa data-data kuantitatif tanpa simulasi dampak, sekali cetak tetap cetak,” ujar Rizal Ramli.
Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi resmi melarang ekspor bahan baku minyak goreng crude palm oil (CPO).
Larangan ekspor minyak goreng ini berlaku mulai 28 April 2022. Presiden Jokowi mengatakan bahwa hal ini dimaksudkan supaya harga minyak goreng dalam negeri mudah dan pasokan kembali melimpah.
“Dalam rapat saya putuskan melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang ditentukan,” kata Presiden Jokowi.
Baca Juga: Lowongan Kerja BUMN PT Biro Klasifikasi Indonesia Persero, Berikut Persyaratannya!
Menanggapi kebijakan Presiden Jokowi ini, Manajer Koperasi Produsen Wahyu Ilahi, H Muhammad Yuhni mengatakan bahwa para petani akan menjerit akibat dampak kebijakan ini.
Karena menurutnya, kebutuhan dalam negeri hanya 10 persen dari kapasitas atau produksi kelapa sawit secara nasional dengan skala kebutuhan nasional ini jumlahkan kecil atau sekitar hanya 6-7 juta ton untuk minyak goreng per tahun.
“Petani baru bisa menikmati harga tinggi dengan adanya kebijakan penyetopan ini, kami meyakini harga sawit akan anjlok seperti dua tahun lalu,” kata Muhammad Yuhni seperti dikutip dari Antara.
Akibat larangan ini, dipastikan pabrik yang menjadi tempat biasa membeli atau menampung produksi buah petani tentu akan mengurangi pembelian buahnya ke petani. Dalam kondisi ini, diyakini buah sawit akan menumpuk karena minyaknya tidak bisa dijual.
Baca Juga: Imbas Foto Bareng Tersangka, Kejagung Buka Peluang Periksa Luhut Terkait Kasus Mafia Minyak Goreng
Para petani juga akan merasakan dampak kesulitan ekonomi secara langsung akibat kebijakan larangan ekspor bahan baku minyak goreng.***