Network
KABAR BESUKI - Kementerian Komunikasi dan Informatika mengajak bekerja sama dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memerangi disinformasi (hoax) tentang vaksin COVID-19.
“Karena vaksin ini merupakan program pemerintah yang tidak boleh gagal, maka program ini harus berhasil, seperti yang dikatakan para ahli, untuk mencapai tujuan kawanan imun di masyarakat, sehingga COVID-19 dapat dikendalikan,” kata Anthonius Malau selaku menjabat sebagai Pengawas Internet coordinator Direktorat Jenderal Aplikasi Komputer Kementerian Komunikasi dan Informatika
Hal ini dihasilkan dalam diskusi teknis pengelolaan dan penegakan hukum disinformasi hoax / COVID-19 pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 kemarin.
Baca Juga: Memasuki Gelombang Ketiga Pandemi, Merkel: Mengakhiri Pembatasan Harus Disertai Vaksinasi
Kementerian mengidentifikasi 111 masalah tipuan yang disebarkan di jejaring sosial. Sebanyak 111 isu hoax disiarkan di distribusi Facebook 471, Instagram (9), Twitter (45), YouTube (38) dan TikTok 15. Hoax tersebut disebarkan oleh tim AIS Kominfo.
Anthonius melihat kecenderungan hoax vaksin COVID-19 meningkat, akan berdampak serius jika tidak segera ditangani.
Untuk mengelola konten atau pemberitaan hoax tentang vaksin COVID-19 di media sosial, Kominfo bekerja sama dengan berbagai institusi, termasuk kepolisian dan Kementerian Kesehatan.
Kominfo juga menilai pendapat dari lembaga lain yang sangat penting dalam mengatasi hoax tentang vaksin ini.
"Dari pihak Polri sudah jelas akan menangani masalah ini secepatnya, tapi syaratnya laporan publik harus lengkap agar bisa cepat ditindaklanjuti," kata Anthonius.
