Network
KABAR BESUKI - Pandemi yang terjadi pada dunia lebih dari setahun terakhir membuat imunisasi dasar rutin untuk anak usia 12-23 bulan di Indonesia semakin sulit dilakukan.
Sebelum pandemi, secara nasional cakupan imunisasi dasar (vaksin hepatitis B, polio, campak, BCG dan pentavalen (DPT-HB-Hib)) yang awalnya ditargetkan sampai 93 persen menjadi turun, hanya terlaksana 57.9 persen untuk anak usia tersebut.
Riset yang dilakukan Auliya S. Suwantika Dosen, Faculty of Pharmacy, Universitas Padjadjaran, menunjukkan pandemi ini berpotensi menurunkan persentase cakupan imunisasi dasar rutin dibandingkan sebelum pandemi.
Baca Juga: Para Ahli Mengungkap: Melakukan Gerakan Tangan Ini Ternyata Membuat Orang Tidak Mempercayai Anda
Dalam skenario yang paling moderat, jika cakupan turun 5 persen saja, maka cakupannya hanya 53,4 persen untuk seluruh Indonesia.
Bila penurunannya sampai 20 persen, maka cakupan vaksinasi nasional hanya 43 persen.
Penurunan cakupan imunisasi di Pulau Jawa, sebagai episentrum pandemi COVID-19 dan populasi terpadat, lebih tinggi dibandingkan luar Jawa.
Penurunan cakupan vaksinasi ini sangat berbahaya karena akan mengurangi daya kebal di masyarakat dalam upaya mencegah penyebaran berbagai menular di kalangan anak-anak dan orang dewasa.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Mingguan 5-11 April 2021, Libra Mengalami Hal Luar Biasa dan Gemini Jangan Ragu
Baca Juga: Galau Karena Baru Putus? Begini Cara Cepat Move On dari Mantan Menurut Pakar Psikoterapi
Tanpa ada perubahan perilaku masyarakat, kebijakan pemerintah pusat dan daerah dan peningkatan pembiayaan, maka sulit cakupan imunisasi itu naik.
Faktor perilaku masyarakat dan kebijakan
Di Indonesia, semua anak mendapat pelayanan imunisasi rutin di fasilitas kesehatan umum secara gratis.
Bagi anak yang belum memasuki usia sekolah, imunisasi dilaksanakan di Puskesmas dan Posyandu.
Sedangkan anak-anak sekolah, kelas 1, 2 dan 5, menerima vaksin imunisasi campak, difteri, dan tetanus, di sekolah.
Dalam situasi pandemi, penutupan sebagian layanan Posyandu dan pembatasan layanan Puskesmas berpotensi mengurangi cakupan imunisasi rutin untuk anak di bawah 2 tahun.
Para orang tua juga khawatir pergi ke pusat layanan kesehatan untuk memvaksin anaknya karena takut terinfeksi COVID-19.
Keraguan terhadap vaksin juga menjadi hambatan yang dapat menurunkan cakupan vaksinasi dasar.
Selain hal itu, keberhasilan imunisasi bergantung juga pada kondisi lokasi setempat.
Baca Juga: Akibat Unggah Video Joget, April Jasmine Istri Ustaz Solmed Menerima Komentar Pedas dari Netizen
Program imunisasi di kota lebih berhasil karena memiliki layanan dan infrastruktur kesehatan yang lebih baik dibanding desa.
Faktor biaya
Dengan penurunan ekonomi dan transisi negara yang mulai mendanai sendiri program imunisasi sepenuhnya sejak 2019, Indonesia perlu mencari pendanaan baru untuk menggantikan sekitar 10–15 persen anggaran program imunisasi yang sebelumnya mendapat sokongan dana dari luar negeri.
Selain menjaga kinerja imunisasi, pemerintah pusat kini berjuang untuk menjamin anggaran imunisasi akibat dampak pandemi.
Perlu digaris bawahi bahwa anggaran imunisasi di Indonesia tidak ditentukan oleh perkiraan kebutuhan dari Kementerian Kesehatan saja, tapi juga memerlukan persetujuan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas agar sesuai dengan kebutuhan sistem pembiayaan kesehatan ke dalam pagu yang ditetapkan Kementerian Keuangan.
Baca Juga: Dikenal Paling Ramah, Inilah 4 Zodiak yang Mampu Memikat Hati Orang Lain dalam Waktu Singkat
Apa yang harus dilakukan pemerintah?
Untuk mempertahankan tingkat imunisasi dalam situasi pandemi ini, pemerintah pusat dan daerah perlu segera membuat program mitigasi untuk memastikan bahwa layanan imunisasi akan tetap dapat diakses sepenuhnya melalui pusat kesehatan.
Selama ini, proses pengambilan keputusan terkait vaksinasi bersifat kompleks dan proses ini cenderung lebih rumit dan multidimensi dalam situasi pandemi.
Karena itu, proses pengambilan keputusan harusnya lebih dipermudah karena ini menyangkut kepentingan kesehatan anak-anak.
Di level perubahan perilaku, kampanye yang lebih baik harus dirancang dan diterapkan untuk meningkatkan harapan terkait aksesibilitas vaksin dan intervensi pandemi, seperti penerapan jarak fisik dan higienitas yang baik.***
