KABAR BESUKI - Ketua PBB, Antonio Guterres berpendapat jika perusahaan pembuat vaksin seharusnya mengizinkan perusahaan lain untuk memproduksi vaksin mereka.
Hal itu ia sampaikan pada Rabu 5 Mei 2021 ketika Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) membahas pengabaian hak paten vaksin untuk meningkatkan pasokan ke negara-negara berkembang.
"Sekretaris Jenderal sering menyerukan transfer teknologi dan berbagi pengetahuan dan lisensi sukarela atau berbagi lisensi," kata juru bicara Stephane Dujarric.
Anggota dari WTO sedang menilai adanya kemajuan setelah tujuh bulan pembicaraan pelepasan hak paten vaksin Covid-19 yang diajukan oleh Afrika Selatan dan India.
Keputusan WTO didasarkan pada konsensus, jadi 164 anggota harus menyetujuinya.
Beberapa pejabat PBB mengatakan jika pengabaian diskusi adalah sebuah gangguan dan jika pertarungan ideologis tidak akan menyelesaikan masalah yang menyangkut produksi vaksin.
60 sponsor proposal dari negara berkembang diadu melawan negara maju yang lebih kaya seperti Swiss, Amerika Serikat dan di Uni Eropa. Dimana negara-negara tersebut memiliki banyak perusahaan farmasi terkemuka.
Guterres telah lama menyerukan agar vaksin COVID-19 tersedia untuk semua negara dan meminta lebih banyak uang untuk mendanai fasilitas berbagi vaksin, COVAX, yang bertujuan untuk membeli 1,8 miliar dosis vaksin untuk pemerataan secara global di tahun 2021.