Network
KABAR BESUKI - Publik menyoroti anggaran Kementerian Pertahanan sebesar Rp 1,7 Kuardriliun untuk pengadaan alutsista. Rencana ini dikritik karena tidak diam-diam terbuka untuk parlemen dan rakyat.
Nah, gara-gara itu, bintang pertahanan jenderal Prabowo Subianto dimintai keterangan oleh anggota Komisi I DPR lho.
Klarifikasi Kemenhan soal anggaran Rp 1,7 Kuardriliun itu sempat ditentang, kok tiba-tiba muncul dan tanpa sosialisasi intensif.
Memang benar alutsista Indonesia perlu diupgrade, itu kebutuhan, tapi jangan ditutup-tutupi begitu, kata DPR.
Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan Mayjen TNI Rodon Pedrason memaparkan posisi PT Teknologi Militer Indonesia (TMI).
Yang menjadi kecurigaan publik adalah rencana anggaran sebesar itu dikelola oleh perusahaan PT Teknologi Militer Indonesia (TMI).
Kemenhan menjelaskan bahwa PT TMI tidak ada hubungannya dengan kementerian dan sebenarnya tidak ada kontrak kerja sama antara Kementerian Pertahanan dan PT TMI.
“Itu sebuah yayasan, Kemhan nggak buat yang dituduhkan sebagai broker, bisa ditanyakan langsung ke PT TMI. Dasar hukumnya nggak ada Kemhan nggak buat perseroan atau PT. Bisa dicek tak ada kontrak diberikan Kemhan ke TMI,” kata Mayjen Rodon Pedrason, dikutip dari YouTube TVOneNews.
