Network
KABAR BESUKI - Publik menyoroti anggaran Kementerian Pertahanan sebesar Rp 1,7 Kuardriliun untuk pengadaan alutsista. Rencana ini dikritik karena tidak diam-diam terbuka untuk parlemen dan rakyat.
Nah, gara-gara itu, bintang pertahanan jenderal Prabowo Subianto dimintai keterangan oleh anggota Komisi I DPR lho.
Klarifikasi Kemenhan soal anggaran Rp 1,7 Kuardriliun itu sempat ditentang, kok tiba-tiba muncul dan tanpa sosialisasi intensif.
Memang benar alutsista Indonesia perlu diupgrade, itu kebutuhan, tapi jangan ditutup-tutupi begitu, kata DPR.
Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan Mayjen TNI Rodon Pedrason memaparkan posisi PT Teknologi Militer Indonesia (TMI).
Yang menjadi kecurigaan publik adalah rencana anggaran sebesar itu dikelola oleh perusahaan PT Teknologi Militer Indonesia (TMI).
Kemenhan menjelaskan bahwa PT TMI tidak ada hubungannya dengan kementerian dan sebenarnya tidak ada kontrak kerja sama antara Kementerian Pertahanan dan PT TMI.
“Itu sebuah yayasan, Kemhan nggak buat yang dituduhkan sebagai broker, bisa ditanyakan langsung ke PT TMI. Dasar hukumnya nggak ada Kemhan nggak buat perseroan atau PT. Bisa dicek tak ada kontrak diberikan Kemhan ke TMI,” kata Mayjen Rodon Pedrason, dikutip dari YouTube TVOneNews.
Kemudian, mengenai total anggaran yang direncanakan mencapai triliunan miliar, Mayjen Rodon menjelaskan, Menteri Prabowo Subianto menginginkan akuisisi modernisasi alutsista berjalan lancar dan bersih.
Mengenai surat rencana anggaran Rp 1,7 Kuardriliun itu merupakan strategi Kementerian Pertahanan agar bisa langsung mengakses pabrikan dan mengurangi upaya para pialang.
Mayjen Rodon sangat yakin mengapa Menteri Prabowo menginginkan modernisasi alutsista ini berlangsung secara bersih dan transparan.
Dia merasa, Prabowo tidak ada potongan untuk menjadi makelar di anggaran kementerian.
“Secara pribadi saya kenal, saya yakin Mehan jauh dari niat itu, beliau itu seorang patriotis, nasionalisme nggak diragukan,” kata Mayjend Rodon.
Baca Juga: Sekelompok Ilmuwan Arkenas Temukan Bukti Peradaban Zaman Batu di Ibu Kota Baru Indonesia
Mendengar dalih Kemhan, anggota Komisi I DPR RI PDIP, Effendi Simbolon, mengkritisi dan menceramahi deklarasi Kemhan yang dimaksudkan paling patriotik.
“Ini Menhan atau Kemenhan jangan merasa benar sendiri itu. Itu pak Dirjen harus tahu kenapa itu seantero republik ini bertanya itu. Kalau kalian mau terbuka dari awal ya nggak akan ada orang yang berisik ribut begitu pak Dirjen,” tutur Effendi.
Politisi PDIP itu merasa tersinggung dengan Kementerian Pertahanan dan Mayjen Rodon seolah menyebut diri mereka paling patriotik.
“Jangan merasa paling patriotik pak Dirjan, semua kita ini patriotik. Jangan mengklaim hanya diri kalian yang patriotik. Itu semua kita ini patriotik, tapi kita ini soalnya ketika ada rancanagan Perpres yang keluar ujug-ujug begitu, tanpa melalui Musrenbang di TNI, untuk meracang 25 tahun renstra itu patut dipertanyakan itu,” kata Effendi.***
