Network
KABAR BESUKI - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bersama Komisi VIII DPR telah menggelar rapat tertutup membahas jadwal dan nasib penyelenggaraan haji di Indonesia, yang hingga saat ini masih belum mendapat lampu hijau dari otoritas Arab Saudi.
Hasil keputusan rapat soal penyelenggaraan ibadah haji akan diumumkan pada Kamis 3 Juni 2021.
Apakah akan tetap menunggu informasi dari Arab Saudi atau kembali tidak akan memberangkatkan seperti tahun 2020.
"Bersama Komisi VIII DPR tadi sudah bicara mendiskusikan pelaksanaan ibadah haji mulai A sampai Z. Kita berkesimpulan karena harus ada yang kita tata terlebih dahulu. Insya Allah besok siang akan kami umumkan secara resmi di Kantor Kementerian Agama," katanya di Jakarta, Rabu 2 Juni 2021.
Pemerintah Indonesia belum mendapat kepastian apakah Arab Saudi membuka pemberangkatan ibadah haji untuk jamaah luar negeri atau tidak.
Tidak adanya kejelasan membuat pemerintah Indonesia telah kehabisan waktu, sehingga harus mengambil sikap, sebagaimana dilansir Kabar Besuki dari Antara.
Baca Juga: ‘Itu Hanya Sebuah Kebetulan’ Sebuah Studi Menemukan Penjelasan Terkait Fenomena Tersebut
Diisinggung mengenai pengumuman yang dilakukan Kamis esok, ia beralasan keputusan harus disusun dengan bahasa yang tepat dan tidak menimbulkan persepsi yang salah.
Untuk itu, ia meminta media massa dan masyarakat untuk bersabar.
"Sabar sedikit, kan harus ditata supaya tidak ada yang salah yang disampaikan ke publik. Harus benar dan transparan yang disampaikan ke publik, itu kan tuntutannya. Kita akan sampaikan itu, jadi mohon sabar sedikit," katanya.
Baca Juga: Fasilitas Rumah Sakit dan Tenaga Medis yang Kurang Memadai, Dokter di India Mengalami Ketakutan
Begitu pula saat ditanya soal vaksin Sinovac buatan China yang telah disetujui oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk vaksin daftar penggunaan darurat, Menteri Agama tidak ingin mengomentarinya.
Sebelumnya, Pemerintah Arab Saudi dikabarkan tidak memasukan vaksin Sinovac sebagai vaksin yang "diakui" untuk jamaah calon haji.
"Itu (vaksin) kan urusannya bukan urusan dengan Menteri Agama kalau vaksin itu," terang Menteri Agama Yaqut.***
