Soal Sembako Dikenai Pajak, Menteri Sri Mulyani Malah Diminta Ingat Masa-masa Miskin: Dulu Kan Pernah Miskin

KABAR BESUKI - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati disindir oleh politisi Partai Demokrat Andi Arief tentang pajak pangan pokok dan pajak pertambahan nilai untuk sektor perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan, yang muncul dalam RUU Perubahan Kelima Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Tak hanya itu, Menteri Sri Mulyani juga diminta untuk ingat dirinya saat miskin dahulu.

Bawahan Agus Harimurti Yudhoyono bercanda Sri Mulyani ingat ketika Anda miskin Anda miskin mengapa Anda ingin mengenakan pajak pada sembako dan sektor lainnya.

Baca Juga: Resep Membuat Cajun Sauce Ala BTS Meal dengan Cara Praktis dan Enak, ARMY Wajib Coba!

Politisi Andi Arief mengingatkan agar Sri Mulyani tidak main-main dengan pengenaan pajak produk bagi masyarakat luas.

Pajak sembako ini bisa menyulitkan masyarakat miskin. Andi bercanda bahwa Sri Mulyani dulunya miskin. Jadi ini bukan pendidikan yang mentereng, tapi mempersulit orang miskin.

“PPN sembako diberlakukan, mohon Ibu SMI ingat waktu miskin. Dulu kan pernah miskin. Jangan mentang-mentang sekarang sudah naik kelas jadi orang punya. Sekolah tinggi-tinggi bukan untuk menyengsarakan rakyat,” tulis Andi Arief, dilansir Kabar Besuki dari akun Twitter @Andiarief__.

Baca Juga: Jerinx Angkat Bicara Soal Kasus Pelecehan Seksual yang Menimpa Gofar Hilman: Bukan Bermaksud Belain Tapi

Kini cuitan tersebut ditanggapi oleh mantan Staf Khusus Ketua SBY Heru Lelono melalui akun @her_alone.

Secara diplomatis, Heru menanggapi cuitan Andi Arief yang mengatakan bahwa yang marah kepada Sri Mulyani harusnya marah kepada atasan menteri.

Sedangkan Sri Mulyani bukannya tanpa penjelasan. Menteri yang pernah menjadi pegawai negeri sipil internasional itu mengaku memang ada usulan pengenaan PPN atas sembako dan sekolah.

Baca Juga: Kartika Putri Menyinggung Luna Maya Tentang Pernikahan: Aku Ga Mau Lanjut Kalau Belum Dijawab, Aku Penasaran

Namun sayangnya dokumen tersebut bocor berkeping-keping atau tidak utuh. Sedangkan respon publik terus menuduh pemerintah tidak pro rakyat.

Sri Mulyani juga mengeluhkan munculnya teknik hoaks yang baik melalui narasi bahwa pajak barang mewah untuk mobil dan kebutuhan pokok nol persen bahkan dikenakan pajak.

Akibat bocornya dokumen tambahan pengenaan PPN, meski dokumen itu sudah diserahkan ke DPR, Sri Mulyani akhirnya menolak menjelaskan keseluruhan arsitektur perpajakan pemerintah kepada anggota komisi pajak DPR.***