Namun jika pemahaman peserta tentang agama cukup baik maka peserta tersebut akan kebingungan memilih agama atau pancasila, karena di dalam agama ada unsur pancasila sedangkan pancasila tidak bertentangan dengan agama.
“Jadi kebingungan ini lah yang ditangkap oleh asesor hingga mengetahui seseorang ada pada level mana,” imbuhnya.
Bima juga menegaskan makna yang terkandung dalam pertanyaan tersebut bukanlah perkara mengenai Al Quran atau Pancasila melainkan lebih kepada respon atau reaksi dari peserta atas pertanyaan tersebut.
“Perlu diketahui sebenarnya yang ingin dilihat asesor adalah respon dari pertanyaan, bukan jawabannya,” pungkas Bima, 19 Juni 2021 dilansir dari Antaranews.
Sebelumnya ia juga mengatakan bahwa hasil tes TWK pegawai KPK ini bisa dibuka melalui pengadilan. Sebagaimana dilansir Kabar Besuki dari Antaranews.
“Apakah ini bisa dibuka?, Bisa, melalui pengadilan silahkan saja,” kata Bima.
Kendati demikian, nama-nama yang misalnya menyetujui pancasila diganti dengan ideologi lain akan diketahui oleh publik.
Selain itu nama-nama yang menentang kebijakan pemerintah atas pembubaran ormas radikal juga akan tersebar kepada publik.
Bima menjelaskan bahwa tes wawasan kebangsaan menggunakan instrumen milik Dinas Psikologi TNI AD dan Profilling dari BNPT atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, sehingga BKN tidak memiliki hak untuk membuka ke mata publik.