Network
KABAR BESUKI - Pakar hukum tata negara Refly Harun menanggapi status rangkap jabatan Rektor UI sebagai Komisaris BUMN yang menjadi polemik akhir-akhir ini.
Refly Harun berpendapat bahwa secara etika, Ari Kuncoro seharusnya memilih salah satu antara tetap menjadi Rektor UI atau mengundurkan diri demi menjadi Komisaris BUMN.
"Sebenernya dari sisi etika harusnya (Rektor UI) sudah mengundurkan diri. Tapi di Indonesia etika tidak ditinggikan, hukum juga tidak ditaati jadi tidak tahu apa yang ditaati ya perintah kekuasaan yang barangkali mungkin ditaati," kata Refly Harun sebagaimana dikutip Kabar Besuki dari kanal YouTube Refly Harun pada Rabu, 21 Juli 2021.
Baca Juga: Rocky Gerung Kritik Tajam Perubahan Statuta Demi Jabatan Komisaris BUMN untuk Rektor UI
Refly Harun berpendapat bahwa pengesahan perubahan statuta UI demi status rangkap jabatan Rektor UI sebagai Komisaris BUMN merupakan sebuah inkonsistensi yang luar biasa bagi Presiden Jokowi.
Sebab, Presiden Jokowi sempat berbicara mengenai larangan rangkap jabatan para menterinya sebagai pengurus partai politik.
"Ini inkonsistensi luar biasa bagi Presiden Jokowi. Pada era awal pemerintahannya di 2014, Jokowi getol untuk memperkenalkan agar tidak rangkap jabatan. Maka semua menteri yang direkrut harus memilih tetap menjadi pengurus atau ketua umum partai politik atau kalau memang mau menjadi menteri Jokowi harus mengundurkan diri dari partai politik," ujarnya.
Baca Juga: Refly Harun Membaca Bahwa Ma'ruf Amin Paling Berpeluang Menjadi Presiden Indonesia Gantikan Jokowi
Refly Harun mengingatkan ketika Presiden Jokowi mengangkat Wiranto sebagai Menkopolhukam untuk menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan yang digeser menjadi Menko Kemaritiman dan Investasi.
