Network
"Lalu orang bertanya 'Mangkraknya kenapa sih?' Kalau udah mangkrak kenapa mau dilanjutkan? Dan sekarang pakai APBN gitu kan? Jadi soal-soal semacam ini menimbulkan tanda tanya besar, apakah di belakang itu ada yang disebut sebagai moral hazard juga?," katanya.
Baca Juga: Isu Pandora Papers Airlangga-Luhut, Netizen: Menjabat untuk Kepentingan Pribadi dan Golongan
Rocky Gerung menilai, banyak orang menduga adanya pemberian fee dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Pasalnya, tarif kereta cepat Jakarta-Bandung bagi penumpang diprediksi tak akan cukup untuk menutupi kembali investasi yang telah dikeluarkan, sehingga harus ada bisnis sampingan yang dapat menjadi penyangga investasi ketera cepat tersebut.
"Orang menduga mungkin ada fee, kan mesti dihitung investasinya balik gak dengan tarif kereta itu? Kalau nggak balik berarti mesti ada bisnis sampingan yang bisa menghidupkan kembalinya investasi," ujar dia.
Rocky Gerung juga menemukan adanya dugaan munculnya bisnis-bisnis sampingan di tempat pemberhentian kereta cepat Jakarta-Bandung.
Dia menduga, bisnis sampingan tersebut merupakan bisnis milik konglomerat besar yang turut bermain di balik proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
"Dari awal kita udah duga bahwa nanti ada bisnis-bisnis sampingan di tempat pemberhentian, mungkin ada sodetan karena akan ada properti yang berkembang di situ, mungkin real time setiap stasiun antara Halim Perdana Kusuma sampai ke Bandung. Berarti ada permainan-permainan bisnis di belakang layar dan mungkin sampingan itu yang besar," tuturnya.***
