Network
KABAR BESUKI - Ekonom senior Anthony Budiawan meminta DPR melakukan investigasi terhadap harga PCR yang dianggap tidak wajar oleh masyarakat.
Anthony Budiawan mengungkapkan kronologi harga PCR yang akhirnya diturunkan perlahan-lahan setelah sempat dibanderol dengan harga tinggi dan menuai protes dari masyarakat.
"Sekarang kalau kita lihat, justru memang ini kelihatannya terjadi karena setelah harganya sampai Rp2,5 juta, Rp1,5 juta sekali tes PCR pada awal-awalnya, kemudian dia stay di Rp900.000 sampai Rp1 juta, itu lama sekali sampai masyarakat berteriak kemahalan dan sebagainya," kata Anthony Budiawan sebagaimana dikutip Kabar Besuki dari kanal YouTube Refly Harun pada Rabu, 3 November 2021.
Anthony Budiawan juga menyoroti sikap Presiden Jokowi yang akhirnya membuat kebijakan untuk menurunkan harga PCR.
Awalnya, Jokowi memberikan batas atas harga PCR senilai Rp500.000, akan tetapi dia menyebut harga tersebut masih berpotensi memberikan keuntungan yang tidak wajar.
Bahkan, dia menyebut seolah-olah ada pihak yang ingin menjerumuskan presiden di balik hal tersebut.
"15 Agustus rapat kabinet, lalu presiden mengatakan bahwa ini harus diturunkan. Presiden minta diturunkan menjadi sekitar Rp500.000 tergantung dari daerah. Artinya Rp500.000 ini masih berpotensi memberikan keuntungan abnormal, dan ini sangat bahaya, ada yang menjerumuskan presiden bahwa diminta presiden yang bicara," ujarnya.
Anthony Budiawan menyebut, polemik harga PCR seolah menjadi 'jebakan batman' bagi presiden dari segelintir kartel.
Bahkan karena hal tersebut, presiden akhirnya kembali menurunkan batas atas harga PCR menjadi Rp300.000.
"Ini semacam jebakan batman untuk presiden, itu sangat disayangkan bahwa 15 Agustus presiden kemudian minta, dan kemudian 15 Oktober presiden minta lagi diturunkan menjadi Rp300.000. Artinya dia sendiri pada saat itu mengatakan Rp500.000 ini kemahalan, intinya kan ke situ tuh," katanya.
Atas dasar tersebut, Anthony Budiawan menduga ada permainan harga PCR yang diatur oleh para kartel.
"Ini berarti, terjadilah sesuatu yang abnormal, harga yang diatur oleh para kartel. Karena harganya di tempat lain kurang lebih sama, di situ ada kesepakatan, price fixing juga," ujar dia.
Anthony Budiawan menyesalkan adanya eksploitasi terhadap rakyat di masa pandemi Covid-19 dengan memanfaatkan kebijakan tes PCR.
Dia juga menduga adanya potensi kerugian negara di balik mahalnya harga PCR dari perusahaan pemasok.
"Jadi di masa pandemi ini, sangat kita sesalkan terjadi eksploitasi terhadap rakyat, aji mumpung. Tapi pertanyaannya adalah apakah negara dirugikan? Artinya berapa biaya yang dikeluarkan untuk tes PCR oleh negara?," ucapnya.
Karena itulah, Anthony Budiawan meminta agar DPR melakukan investigasi tuntas mengenai mahalnya harga PCR dan keuntungan yang diperoleh pemasok.
"DPR harus investigasi bahwa berapa harga yang benar-benar dibayar oleh perusahaan-perusahaan penyelenggara tadi, berapa keuntungan yang mereka nikmati, dan keuntungan itu ada di mana?," tuturnya.***
