Network
KABAR BESUKI - Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah meminta maaf kepada seluruh masyarakat khususnya warga Wadas Purworejo terkait peristiwa yang terjadi di Desa Wadas pada Selasa, 8 Februari 2022.
Ganjar Pranowo meminta maaf dan menegaskan bertanggungjawab mengenai masalah yang berkaitan dengan sengketa tanah.
"Yang pertama, saya ingin menyampaikan minta maaf kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Purworejo dan masyarakat Wadas. Karena kejadian kemarin mungkin ada yang merasa betul-betul tidak nyaman," kata Ganjar saat menggelar press conference di Mapolres Purworejo, Rabu, 9 Februari 2022.
Sebagaimana dikutip Kabar Besuki dari humas.jatengprov.go.id, pada Rabu, 9 Februari 2022. Mengenai kasus yang terjadi di desa Wadas.
Baca Juga: Beredar Video Makhluk Misterius yang Mengejar Nelayan di Brazil, Bikin Merinding
Permohonan Ganjar itu juga ia tuliskan dalam akun Twitter miliknya @ganjarpranowo yang ia unggah pada Rabu, 9 Februari 2022, pukul 12.57 WIB.
“Bapak Ibu yang sangat saya hormati. Saya minta maaf kepada seluruh masyarakat, wabil khusus masyarakat Purworejo, wabil khusus masyarakat Desa Wadas. Saya minta maaf dan saya yang bertanggung jawab,” tulis Ganjar dalam akun Twitternya.
Ganjar juga menegaskan jika dirinya akan bertanggungjawab atas peristiwa yang terjadi di Wadas. Termasuk sejumlah masyarakat yang diamankan oleh pihak kepolisian, Ia meminta untuk dibebaskan.
"Saya intens komunikasi dengan Kapolda, Wakapolda dan lainnya, memantau perkembangan yang ada di Purworejo khususnya Wadas. Kami sudah sepakat, masyarakat yang diamankan kemarin, hari ini akan dilepas untuk dipulangkan," ujar Ganjar.
Baca Juga: Chika Chandrika Blak-blakan Mengaku Ogah Pacaran dengan Dimas Ahmad: Kita Temen Kerja Aja
Gubernur provinsi Jawa Tengah itu membuka lebar ruang dialog kepada masyarakat, khususnya mereka yang masih menolak terkait pembangunan bendungan Bener ini. Ganjar menegaskan sudah melakukan proses panjang.
"Beberapa kali kami mengajak Komnas HAM, karena Komnas HAM menjadi institusi netral untuk menjembatani. Kami minta mereka yang setuju dan belum setuju dihadirkan, tapi kemarin saat dilakukan dialog, pihak yang belum setuju tidak hadir," kata Ganjar dalam menjelaskan posisi Komnas HAM.
Ganjar sangat menunggu-nunggu adanya dialog antar pihak. Sehingga, ruang penyampaian pendapat bisa dibuka lebar pada semua pihak.
"Kami sangat menunggu-nunggu, sehingga kami bisa memberi ruang, bisa mendengarkan apa yang kemudian kami sampaikan dan kami jawab. Kami selalu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi agar pekerjaan ini mulus," kata Ganjar.
Baca Juga: Doddy Sudrajat Tidak Datang ke Persidangan Hak Asuh Gala, Ini Alasan Kuasa Hukumnya
Menurut keterangan yang disampaikan Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi mengatakan, dalam peristiwa itu, pihaknya mengamankan sebanyak 64 orang. Warga yang diamankan itu saat ini ada di Polres Purworejo.
"Hari ini akan kita kembalikan kepada masyarakat agar tidak terjadi ketegangan antara masyarakat yang menerima dan yang tidak," kata Irjen Pol Ahmad Luthfi.
Kapolda juga menyatakan, bahwa tidak ada upaya penangkapan dan penahanan yang dilakukan. Pihaknya hanya mengamankan masyarakat agar tidak terjadi kericuhan.
"Karena saat pengukuran terjadi, antara warga yang pro dan kontra bergesekan. Mereka yang kontra dikejar-kejar oleh masyarakat yang menginginkan tanahnya dilakukan pengukuran. Makanya kami amankan ke sini. Hari ini akan kita kembalikan ke masyarakat," ucapnya Kapolda Jateng.***
