Network
KABAR BESUKI – Tenaga Ahli Utama Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin memberikan tanggapan terkait banyaknya kritik yang dilontarkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai dukungan 3 periode.
Sebagaimana diketahui, belum lama ini muncul wacana dukungan 3 periode dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang mendukung Presiden Jokowi untuk menjabat 3 periode.
Dukungan 3 periode tersebut dilakukan lantaran Apdesi menilai bahwa Presiden Jokowi telah memberikan perhatian penuh kepada para kepala desa selama ini.
Menanggapi adanya dukungan tersebut, Presiden Jokowi menegaskan bahwa semua pihak harus menaati konstitusi UUD 1945 meski saat ini muncul wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
Presiden Jokowi menilai bahwa dukungan tersebut merupakan keinginan dari masyarakat yang tidak bisa dihindari.
Namun, ia menegaskan bahwa semua orang harus tetap taat pada konstitusi yang menyatakan bahwa jabatan presiden hanya dua periode.
“Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar, tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas, kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi,” kata Presiden Jokowi seperti dikutip dari Antara.
Namun sayangnya, pernyataan Presiden Jokowi terkait dukungan Apdesi mengenai perpanjangan masa jabatan presiden itu dinilai kurang tegas.
Presiden Jokowi dinilai plin plan dalam menanggapi munculnya wacana perpanjangan masa jabatan presiden hingga penundaan pemilu.
Menanggapi hal tersebut, Ali Ngabalin menegaskan bahwa Presiden Jokowi akan terus taat pada konstitusi yang berlaku.
Ngabalin juga mengatakan bahwa Presiden Jokowi tidak akan mengkhianati konstitusi dengan memperpanjang jabatan 3 periode.
“Saya kira sudah clear bahwa apa yang disampaikan Presiden didengar juga oleh semua orang, Presiden tunduk, patuh, dan taat pada konstitusi yang ada,” kata Ngabalin seperti dikutip Kabar Besuki dari Youtube tvOneNews pada 05 April 2022.
“Saya memang sudah bilang kalau boleh ini menjadi berakhir, karena sampai hari ini Presiden benar-benar konsentrasi untuk menyelesaikan masa jabatan beliau di 2024,” imbuhnya.
Menurut Ngabalin, semua dukungan dan wacana dari masyarakat mengenai perpanjangan masa jabatan presiden hanya bagian dari demokrasi yang tidak bisa dihindari.
“Di alam demokrasi seperti ini siapa yang bisa melarang, siapa yang bisa menghambat,” ujarnya.
Kendati demikian, Ngbalin menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak ada niatan untuk memperpanjang masa jabatan dan fokus untuk berakhir di 2024.
“Buktinya presiden juga tetap konsentrasi kemudian menyelesaikan program-program strategis nasional yang harus diselesaikan,” pungkasnya.***
