Network
KABAR BESUKI – Dirjen Dukcapil beri penjelasan mengenai beredarnya isu TKA China bisa dapatkan KTP jadi warga Negara Indonesia demi agenda Pemilu 2024.
Menanggapi isu yang beredar dua tahun lalu bahwa tenaga kerja asing (TKA) telah memalsukan KTP warga negara Indonesia dengan nama palsu untuk agenda pemilu 2024, Zudan Arif Fakrulloh selaku Dirjen Dukcapil angkat bicara.
Baca Juga: Jadwal Pelayanan SIM Keliling Wilayah Gresik Kamis 2 Juni 2022, Lengkap dengan Lokasi serta Biayanya
Informasi tersebut juga memuat tautan informasi yang mengindikasikan adanya dugaan keterlibatan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dalam pembuatan KTP palsu bagi warga negara asing Tionghoa.
Menurut Zudan Arif Fakrulloh, sesuai UU No. 32 Tahun 2006 jo UU No. 24 Tahun 2013 tentang Adminduk, setiap orang asing yang memiliki Kartu Izin Tinggal Tetap atau KITAP mendapatkan Kartu Tanda Penduduk elektronik.
Baca Juga: Gary Iskak Dinyatakan Bebas dan hanya Wajib Lapor, Berikut Kronologi Asli Saat Penangkapan
Dirjen Dukcapil menjelaskan, sebagai pengelola, pihaknya melihat ada 13.056 ribu WNA yang sudah menangani KTP elektronik.
“Sesuai dengan UU Administrasi Kependudukan, UU Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013, bahwa setiap warga negara asing yang memiliki kartu izin tinggal tetap diberikan KTP elektronik. Jadi syaratnya sangat ketat. Harus memiliki kartu izin tinggal tetap, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Saya sebagai penanggung jawab akhir pelayanan Adminduk melihat dalam database Dukcapil Kemendagri saat ini terdapat kurang lebih 13.056 ribu WNA yang sudah mengurus KTP-el. Jadi jumlahnya tidak sampai jutaan,” tutur Zudan Arif Fakrulloh.
Baca Juga: Deddy Corbuzier Mundur dan Matikan Semua Sosmed Miliknya, Netizen: Semoga Menjadi Haji yang Mabrur
