Network
KABAR BESUKI - Bupati Malaka Simon Nahak menegaskan bahwa pemberantasan korupsi di Malaka harus dimulai dari desa.
Simon Nahak menegaskan bahwa desa merupakan langkah kecil yang harus menjadi perhatian serius dalam rangka pemberantasan korupsi di Malaka.
Simon Nahak juga mengungkapkan bahwa korupsi tidak dapat diberantas secara langsung di level menengah, mengingat anggaran dari pemerintah pusat untuk desa terbilang cukup besar.
"Kalau kita mau memberantas korupsi dari pinggir, nggak bisa langsung main di tengah. Anggaran dari pemerintah pusat cukup besar," kata Simon Nahak dalam acara Forum Klarifikasi Pikiran Rakyat Media Network yang digelar secara virtual pada Jumat, 22 Juli 2022.
Baca Juga: Kepala Desa Bayu Songgon Benarkan Lokasi Asli KKN Desa Penari di Banyuwangi, Ini Pengakuanya
Simon Nahak menjelaskan, potensi tindak pidana korupsi di desa seringkali terjadi karena adanya dugaan penyelewengan anggaran.
Pria kelahiran 13 Juni 1964 itu menilai bahwa seringkali anggaran yang diberikan pemerintah pusat tidak digunakan secara maksimal oleh aparatur desa.
Salah satu contohnya adalah fasilitas seperti kantor desa yang tampak kusam namun tak diperhatikan secara serius.
"Yang saya lihat, anggaran yang diberikan tidak digunakan maksimal. Kantor desa banyak yang kusam tapi tidak diperhatikan," ujarnya.
Tak hanya perbaikan fisik, Simon Nahak juga menegaskan bahwa perbaikan mental aparatur desa jauh lebih penting.
Menurutnya, mental aparatur desa merupakan salah satu aspek yang menjadi titik awal dalam pemberantasan korupsi.
Dia juga menyebut bahwa mental aparatur desa yang tidak diperbaiki merupakan penghambat besar bagi kemajuan Malaka.
"Mental-mental seperti itu juga perlu diperbaiki, tidak hanya fisik. Kalau mental manusianya tidak diperbaiki, bagaimana kita mau maju?," katanya.
Baca Juga: APDESI Bantah Dukung Jokowi Tiga Periode, Rocky Gerung Puji Kemandirian Masyarakat Desa Sembalun
Untuk memperbaiki mental aparatur desa di Malaka, Simon Nahak seringkali turun ke lapangan demi melakukan pengawasan.
Menurutnya, hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir potensi penyelewengan anggaran oleh oknum aparatur desa.
"Saya juga berkantor di lapangan. Kalau kita tidak serius rajin turun ke desa akan terjadi penyelewengan-penyelewengan," ujar dia.
Selain meningkatkan pengawasan, dia juga menegaskan bahwa sifat terbuka atau transparansi menjadi kunci penting untuk menyelesaikan problem di desa demi kesejahteraan masyarakat luas.
"Kita mesti terbuka, kita mesti turun ke desa, kendala desa apa. Dengan begitu, ternyata cukup membantu masyarakat-masyarakat desa," tuturnya.***
